Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan dugaan kasus kelebihan pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) milik bos MNC Grup, Hary Tanoesudibyo, jalan terus dengan memeriksa sejumlah saksi.
"Penyidikannya jalan terus," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Maruli Hutagalung, di Jakarta, Kamis (29/10/2015), seperti dilansir Antara.
Dia menegaskan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut bakal diperiksa, termasuk Hary Tanoesudibyo. JAM Pidsus Widyo Pramono menyatakan pihaknya saat ini masih bekerja mengumpulkan alat bukti. "Yang jelas saat ini kasus itu, masih penyidikan umum," katanya.
Sebelumnya, Kejagung mengakui pihaknya tengah menyidik dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom (PT Smartfren) tahun 2007-2009.
Ketua Tim Penyidik kasus tersebut, Ali Nurudin, menyebutkan pada 2007-2009, PT Mobile 8 Telecom telah melakukan perdagangan dengan salah satu distributornya, yaitu PT Djaja Nusantara Komunikasi, dalam bentuk produk telekomunikasi dalam jumlah Rp80 miliar.
"Sebenarnya PT Djaya Nusantara Komunikasi tidak mampu untuk membeli barang dalam jumlah tersebut. Sesuai keterangan saudara Eliana Djaya sebagai Direktur PT Djaya Nusantara Komunikasi bahwa transaksi perdagangan hanyalah seolah-olah ada dan untuk kelengkapan administrasi pihak Mobile8 telecom akan mentransfer uang sebanyak Rp80 miliar ke rekening PT Djaya," katanya.
Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom telah mentransfer dua kali, masing-masing sebesar Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
"Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan pihak PT Mobile 8, invoice dan faktur yang sebelumnya dibuatkan purchase order yang seolah-olah terdapat pemesanan barang dari PT Djaya, yang faktanya PT Djaya tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom," katanya.
Pada pertengahan 2008, PT Djaya kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 Telecom dengan total nilai Rp114.986.400.000. Padahal PT Djaya tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu, tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
"Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile 8 Telecom dengan PT Djaya, digunakan oleh PT Mobile 8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta. Pada 2009 PT Mobile 8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10.748.156.345, yang seharusnya perusahaan tersebut tidak berhak atau tidak sah penerimaan kelebihan pembayaran pajak tersebut," katanya.
Kerugian sementara atas kasus ini mencapai Rp10 miliar. "Jadi, negara dirugikan sekitar Rp10 miliar lah. Tidak menutup kemungkinan kerugian bertambah karena ini baru temuan awal," katanya.
(KRI)
Adi menjelaskan, setelah memeriksa eks Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andrianto, penyidik akan memeriksa saksi lain yang didu…
Kejari Kota Malang tak melakukan pemberitahuan sebelumnya.
Nur Alam dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dengan mengeluarkan persetujuan izin usaha pertambangan kepa…
AN dijemput paksa saat menjalani rapat terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri UM. Sedangkan AF ditangkap secara terpisah.
Buron Kasus Korupsi, Mantan Bupati Mukomuko Diringkus di Jakarta
Tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejati Bengkulu dan Kejari Mukomuko berhasil menangkap mantan Bupati Mukomuko Ichwan Yunus. Mantan B…
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Total empat orang ditetapkan menjadi tersangka dalam OTT di Lapas Sukamiskin Bandung.
ada warga binaan yang mendapat pelayanan khusus, ada juga saung di area Lapas Sukamiskin.
Istri tersangka coba membuang barang bukti ke sungai di Rantau Utara.
Demokrat yakin peta kontestasi koalisi akan berubah jika gugatan itu dikabulkan.
Diduga, suap berkaitan dengan pemberian remisi, hingga pelayanan bagi terpidana korupsi.
Keterangan Wapres Kalla dapat membantu MK dalam mencari kepastian hukum dalam gugatan tersebut.
Sudirman membeberkan bahwa lapas hanya satu dari sekian aspek di Indonesia yang digerogoti korupsi.
Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen, narapidana korupsi Fahmi Dharmawansyah, dan is…
Masinton mengusulkan dibuat klinik khusus di dalam lapas. Agar warga binaan tak bisa leluasa memanfaatkan izin sakit untuk keluar …
Jaksa Agung menilai putusan yang dikeluarkan MK akan berdampak terhadap hukum tata negara Indonesia.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
