Tiga Alasan Fraksi Gerindra Tolak Hasil Pembahasan RAPBN 2016

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 29 Oct 2015 20:46 WIB
rapbn 2016
Tiga Alasan Fraksi Gerindra Tolak Hasil Pembahasan RAPBN 2016
Ruang Banggar. MTVN/Suci Sedaya Utami.

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Gerindra menyampaikan alasan mereka menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 yang telah disepakati dalam pembahasan di panja penerimaan, pembiayaan, dan asumsi Badan Anggaran DPR RI.

Anggota Fraksi Fraksi Partai Gerindra, Wilgo Zainar dalam rapat kerja bersama pemerintah yang tengah membahas mengenai  laporan dan pengesahan hasil-hasil kerja panitia kerja, Kamis (29/10/2015), mengatakan setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan partai berlambang Burung Garuda ini menolak.

Pertama terkait target pendapatan negara dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546,7 triliun yang dinilai tidak realistis. Mengingat target yang ditentukan tahun ini sebesar Rp1.489,3 triliun belum tercapai. Bahkan Pemerintah mensinyalir adanya shortfall sebesar Rp150 triliun.

"Kami ingin target penerimaan pajak 2016 harus realistis. Kami ingi pemerintah bisa melampaui target yang ditetapkannya sendiri, sehingga terciptanya suatu prestasi," kata Wilgo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Kedua terkait alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dinilai terlalu besar. Menurutnya PMN beum merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Mengingat, berkaca untuk PMN 2015 saja di mana disepakati Rp62 triliun namun realisasinya baru Rp28 triliun.

Artinya masih ada Rp34 triliun yang belum terpakai. Sehingga menurut Partai Gerindra menginginkan adanya pengalihan alokasi PMN untuk kepentingan lain, seperti dana desa di mana Rp49 triliun masih dinilai sangat kecil. Serta dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur untuk kedaulatan pangan. Dirinya tidak ingin selalu jadi negara yang impor pangan.

"Kami ingin alokasi ini dialihkan untuk tmbahan alokasi dana desa. Ada 74 ribu desa. Kalau Presiden Jokowi komit realisasikan janji kampanyenya sekitar Rp1 miliar per desa, berarti butuh Rp74 triliun. Nah yang tadi belum terealisasi  mungkin bisa dialokasikan tahun depan. Itu bisa ditambah untuk kebutuhan yang sudah dipagukan, lebih bijaksana untuk rakyat," terangnya.

Ketiga, lanjut Wilgo, pihaknya ingin pemerintah lebih serius lagi dalam menanggulangi bencana asap. Pemerintah butuh dana besar untuk pemulihan lahan yang terbakar. Sehingga alokasi PMN bisa dialihkan untuk hal tersebut. Apalagi menurutnya, perusahaan pelat merah akan melakukan revaluasi aset di mana nantinya ada peningkatan kekayaan yang dimiliki, jadi tidak memerlukan fresh money dari pemerintah. Maka ada baiknya PMN ditiadakan dulu.

"Kalau PMN ditiadakan, dialihkan untuk dana desa, kedaulatan pangan, dan bencana asap, maka kami akan pertimbangan lagi," pungkasnya.


(SAW)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA