Anak Indonesia dan Ancaman Kejahatan Seksual

Surya Perkasa    •    Kamis, 29 Oct 2015 23:48 WIB
kebiri predator seksual
Anak Indonesia dan Ancaman Kejahatan Seksual
Ilustrasi korban pelecehan seksual. (foto: Antara/Jessica Wuysang)

Metrotvnews.com, Jakarta: Baekuni, alias Babe, seorang pria tua yang bermuka ramah dan dekat dengan anak-anak. Begitulah bagaimana orang melihatnya bila tak tahu apa yang telah dilakukan pelaku kejahatan keji kepada anak-anak ini.
 
Babe banyak menyita perhatian publik setelah kasus kejahatan yang dilakukannya terungkap. Pada tahun 2010, perbuatan Babe dalam kekerasan seksual kepada anak dan pembunuhan kepada seorang bocah berusia 10 tahun menjadi perbincangan dan meramaikan isu pemberitaan media. Ia dinilai sadis. Karena, ia tak hanya menyodomi dan membunuh bocah bernasih nahas itu, tapi juga memutilasi sang korban.
 
Tak hanya satu orang bocah saja korban Babe. Berdasarkan pendalaman kasus, kemudian terungkap sudah ada empat belas orang anak berusia 4-14 tahun menjadi korban kekejaman Babe. Bahkan beberapa korban diketahui dibunuh terlebih dahulu sebelum disodomi.
 
Pria yang beraksi sejak 1993 di sekitar Pulogung, Jakarta Timur pun kemudian divonis seumur hidup karena kejahatan yang dilakukannya pada 6 Oktober 2010.
 
Namun sebelum kasus Babe terungkap, masyarakat juga sempat dikejutkan dengan kasus Ciswanto, alias Robot Gedek. Pria yang dinyatakan bersalah pada tahun 1996 ini melakukan kejahatan seksual dan kemudian membunuh beberapa anak anak jalanan.
 
Atas kejahatannya, Robot Gedek divonis hukuman mati setelah terbukti menyodomi dan membunuh delapan orang anak. Namun Ciswanto justru meninggal beberapa hari sebelum hari eksekusinya.
 
Setelah Babe dan Robot Gedek, lagi-lagi kejahatan seksual anak dengan korban berjumlah besar kembali terungkap. Andri Sobari alias Emon namanya.
 
Setidaknya ada 110 anak yang menjadi korban pria yang diberi gelar “Raja Sodomi” ini oleh beberapa media. Salah satu anak yang menjadi korban Emon, juga diberitakan meninggal karena perutnya membengkak karena tidak bisa buang air besar.
 
Emon bernasib lebih “beruntung” ketimbang Babe dan Robot Gedek. Dia “hanya” divonis 17 tahun karena kejahatan yang dilakukannya.
 
Akhir-akhir ini, kasus pencabulan kembali banyak disorot media. Seorang bocah berusia 15 tahun yang dilakukan PNF di Kalideres, Jakarta Barat. Bukan PNF yang menjadi perhatian utama. Tetapi Agus Dermawan, rekan PNF, yang membuat sebuah kelompok bernama Boel Tacos.
 
Agus mengumpulkan belasan anak, mengiming-imingi mereka dengan uang, dan menjerat mereka dengan narkoba. Tujuan akhir Agus, agar mereka bisa menjadi tempat pelampiasan hasrat seksual Agus yang menyimpang.
 
“Setelah hampir dua puluh tahun lebih sejak kejadian Robot Gedek, Babe Emon, dan beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan, apakah kejahatan seksual kepada anak ini sudah mendapat perhatian yang cukup?” kata psikolog Kasandra Putranto saat berbincang dengan metrotvnews.com, Rabu (28/10/2015).
 
Kejahatan seksual yang terus meningkat
Anak adalah generasi penerus bangsa dan titipan Tuhan. Namun walau dua jargon itu terus didengungkan, pada kenyataannya jumlah pelanggaran hak anak di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan.
 
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyatakan temuan kasus kejahatan pada anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kejahatan kepada anak Indonesia bahkan sudah berjumlah 21.689.797 kasus di kurun waktu 2010-2015.
 
Semakin miris, sekitar 58 persen dari kejahatan pada anak ini berbentuk kejahatan seksual. “Kalau melihat datanya, ini parameter yang membuat kita menyatakatan Indonesia darurat kejahatan seksual kepada anak,” tutur Arist ketika berbincang dengan metrotvnews.com, Rabu (29/10/2015).
 

 
Arist selaku pemimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak ini mengaku sangat khawatir dengan kondisi pelanggaran hak anak dan kejahatan seksual kepada anak semakin banyak terungkap. Masalah ini bagaikan puncak gunung es yang sepertinya tidak akan habis bila tidak ditanggapi dengan sepenuh hati dari seluruh pihak yang terkait.
 
Kejahatan kepada anak --terutama kejahatan seksual kepada anak—harus didorong untuk menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sama seperti korupsi, terorisme dan narkoba yang mengancam hidup masyarakat.
 
Hal senada juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sekretaris Jenderal KPAI Erlinda menilai kejahatan kepada anak tidak menurun jika melihat jumlah laporan yang masuk lembaga pemerintah ini.
 
Pada tahun 2011 telah terjadi 2.178 kasus kekerasan kepada anak. Tahun berikutnya, 2012, ada 3.512 kasus kekerasan yang dilaporkan. Sementara itu pada tahun 2013 jumlah kasus menjadi
4.311 kasus. Tahun 2014 jumlahnya menjadi 5.066 kasus.
 
Lingkungan anak semakin tak aman
Berdasarkan laporan yang masuk ke Komnas PA, kasus kejahatan seksual kepada anak justru kebanyakan terjadi di lingkungan dekat si anak, serta dilakukan oleh orang yang dekat dengan anak. “Pelakunya itu justru dekat dengan si anak,” ungkap Arist.
 
Ada empat tren kejahatan seksual kepada anak berdasarkan lingkungan tempat kejahatan terjadi. Pertama, di lingkungan rumah dan keluarga.
 
Banyak berita yang mengungkap pelecehan anak dilakukan oleh keluarga. Baik itu keluarga kandung atau kerabat. Beberapa kasus juga mengungkap anak dilecehkan oleh orang di tempatnya tinggal. Contohnya kasus PNF yang terjadi di Jakarta Barat.
 
Kedua, kejahatan seksual itu dilakukan di lingkungan sekolah.
 
Arist mencatat bahwa tidak sedikit kasus pelecehan di sekolah yang terungkap. Baik sang anak dilecehkan oleh gurunya, dilecehkan oleh teman sebaya, atau dilecehkan murid yang lebih tua. Salah satu kasus dalam beberapa waktu belakanga yang menyita perhatian yakni pelecehan di Jakarta Internasional School (JIS). Terbukti, kejahatan seksual juga bisa terjadi di sebuah sekolah yang notabene berkualitas mumpuni.
 
Dua tren tersebut yang paling sering terungkap ke masyarakat. Namun kejahatan seksual kepada anak juga sering terjadi di ruang publik, seperti alat transportasi atau tempat umum. Sedangkan tren terakhir terjadi di pemondokan, panti atau asrama tempat anak tinggal.
 
Psikolog Kasandra Putranto mengakui, kejahatan seksual kepada anak memang bisa terjadi dimana saja. “Tapi memang, kejahatan seksual itu banyak terjadi di lingkungan dekat si anak,” ujar Kasandra ke metrotvnews.com.
 
Kasandra mengatakan, kondisi lingkungan sekitar anak Indonesia juga mendorong pertumbuhan kejahatan seksual ke anak. Semakin kurangnya perhatian keluarga --atau guru bila di sekolah-- membuat pelaku kejahatan seksual mudah melancarkan aksinya.
 
“Bagaimana si anak bisa diperhatikan, kalau semisalnya ibunya jadi TKW. Kalau misalnya orang tua sibuk cari uang, siapa yang mengawasi anaknya? Mungkin orang berada bisa pasang CCTV atau memperkerjakan pengasuh. Tapi perhatian orang tua itu penting,” kata Kasandra.
 
Dari hasil observasinya, pelaku memiliki sebuah kemampuan untuk mengamati anak yang berpotensial untuk menjadi mangsa mudah. Pelaku pasti memilih anak yang memiliki kemungkinan kecil mengadu. Biasanya, pelaku akan mendekati anak yang tidak dekat dengan orangtuanya.
 
Kasandra juga merasa faktor budaya juga memberi andil. Budaya timur yang mengajarkan anak untuk mudah dengan dengan orang lain, serta bagaimana anak dirawat oleh keluarga yang tidak berhubungan darah secara langsung juga bisa menjadi pemicu. Apalagi menerima anak Indonesia mudah diiming-imingi pemberian orang lain.
 
“Anak itu biasa dimandikan siapa saja kan. Nah kalau tidak ada yang membentengi pikiran seseorang, seperti pemahaman yang kuat apa yang boleh dan apa yang tidak, ada potensi kejahatan seksual ke anak bisa terjadi,” terang dia.
 
Lingkungan tempat tinggal yang semakin acuh juga menjadi sebuah masalah. Jika dulu orang saling peduli dengan sekitarnya, masyarakat seharusnya bisa membendung kejahatan seksual kepada anak. Tapi kenyataannya kini masyarakat sering tidak acuh dengan apa yang terjadi.
 
Dia mencontohkan kasus Agus Dermawan yang membentuk kelompok Boel Tacos untuk melancarkan kejahatan seksual ke anak. Jika masyarakat peduli, pasti mereka akan mencoba mencari tahu apa alasan anak-anak berkumpul dengan Agus.
 
“Karena itu penting menghidupkan kembali budaya ronda dan berbagai keamanan lingkungan yang dulu ada,” kata dia.
 
Hukuman yang setengah hati
Saat ini ada beberapa perangkat aturan yang melindungi anak dari kejahata seksual kepada anak. Beberapa diantaranya sudah diatur dalam KUHP pasal-pasal Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 yang mengatur masalah pesetubuhan. Selain itu perbuatan cabul juga diatur dalam Pasal 289,
Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298.
 
Selain itu, kasus kejahatan seksual kepada anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Tapi, penegakan hukum tidaklah maksimal” keluh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait.
 
Arist menilai kejahatan seksual kepada anak belum mendapat perhatian yang serius. Hukuman tidak keras dan penegakan hukum terkesan lama membuat pelaku tidak jera.
 
Memang, saat ini hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sudah lebih berat ketimbang hukuman di masa-masa sebelumnya. Jika sebelum revisi UU Perlindungan Anak, pelaku hanya didera hukum maksimal 3 tahun, jumlah hukuman sudah berubah menjadi minimal lima hingga 15 tahun.
 
“Tapi hukuman itu apakah membuat jera? Setelah mereka dihukum, pelaku cenderung mengulangi perbuatannya,” kata psikolog Kasandra Putranto.
 
Publik sepakat untuk semakin memberatkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk hukuman yang cocok?
 
Beberapa psikolog dan kriminolog serta pakar hukum menyarankan kejahatan seksual kepada anak. Beberapa menyarankan pelaku kejahatan seksual anak di hukum penjara minimal 15 tahun. Bahkan yang paling keras hukuman mati atau pengasingan ke pulau terpencil.
 
Pemerintah memiliki wacana lain untuk pelaku kejahatan seksual kepada anak. Dimulai oleh Menteri Sosial Khofifah Inda Parawansa, wacana hukuman kastrasi (kebiri) kimia bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak kembali didengungkan.
 
Kastrasi kimia ini pun didukung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Presiden Joko Widodo pun ikut di kelompok yang memberi dukungan bagi penetapan kastrasi kimia. Pemerintah sudah membentuk tim perancang draft hukuman kastrasi kimia ini.
 
 


(ADM)