Menkeu: DPR Bisa Tolak Pencairan PMN

   •    Jumat, 30 Oct 2015 11:32 WIB
rapbn 2016
Menkeu: DPR Bisa Tolak Pencairan PMN
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan, Komisi XI DPR bisa saja menolak persetujuan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 sebesar Rp39 triliun.

"Komisi XI DPR bisa saja menolak pencairan dana PMN, mesti sudah dianggarkan," ujar Bambang sebelum rapat paripurna DPR, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Bambang menuturkan, anggaran PMN di RUU APBN 2016 yang mencapai lebih dari Rp39 triliun itu tidak disetujui oleh sebagian fraksi di DPR. "Kebanyakan fraksi merasa bahwa anggaran itu terlalu besar dan tidak sesuai dengan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia," kata Bambang.

Menurut Bambang, pada dasarnya anggaran PMN tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pangan dan industri domestik, namun harus disetujui komisi terkait.

Ia menambahkan, Komisi XI berhak untuk menolak pencairan anggaran PMN, jika dana itu tidak memenuhi tata kelola (governance) yang baik setelah melewati kajian dan penelitian mendalam.

"Kami intinya menyepakati keinginan DPR bahwa PMN harus diteliti secara mendalam oleh DPR. Kami juga berharap prosesnya pencairan PMN lebih governance. Kalau tidak tidak governance, bisa saja pencairan PMN itu ditolak," pungkas Bambang.


(ABD)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

17 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA