Ahok: Sekarang Demo Bikin Macet Bisa Ditangkap

Intan fauzi    •    Jumat, 30 Oct 2015 12:00 WIB
unjuk rasa
Ahok: Sekarang Demo Bikin Macet Bisa Ditangkap
Demo buruh. (Foto: MTVN/Damar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Pendemo yang membuat jalanan Ibu Kota macet akan ditindak tegas.
 
"Hanya boleh di Gambir, Monas, dan DPR. Demonstrasi enggak boleh bikin macet. Kalau bikin macet bisa ditangkap," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
 
Pergub tersebut sudah berlaku sejak 28 Oktober 2015. Pemprov DKI menggandeng aparat keamanan untuk membantu menerapkan pergub tersebut. "Sudah saya tanda tangan. Nanti polisi akan bantu," jelas Ahok.
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tiga lokasi yang bisa digunakan untuk berunjuk rasaadalah Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI dan Silang Selatan Monas.
 
Pergub melarang demonstran mengganggu hak asasi orang lain, menekan pemerintah atau orang lain. Demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB). Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara.
 
Sebelum berunjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Unjuk rasa hanya boleh dilakukan pukul 06.00-18.00. Penegak hukum dapat menindak demonstran yang melanggar peraturan tersebut.
 
Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Ahok, panggilan Basuki, meminta unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Lima Tertib tersebut antara lain, tertib lalu lintas, tertib PKL, tertib hunian, tertib kebersihan, dan tertib demo.


(FZN)