Pengecer Harus Tarik Barang Tak Sesuai Ketentuan SNI

Husen Miftahudin    •    Jumat, 30 Oct 2015 14:53 WIB
sni
Pengecer Harus Tarik Barang Tak Sesuai Ketentuan SNI
Ilustrasi produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta kepada pengecer yang apabila sudah terlanjur memiliki barang-barang tak sesuai ketentuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ditarik dan dikembalikan kepada pemasok. Pasalnya, mengedarkan barang-barang tak sesuai ketentuan wajib SNI merupakan suatu pelanggaran.

"Sebaiknya dikembalikan kepada pemasok. Kalau pemasoknya distributor maka dikembalikan pada produsen atau dikembalikan pada importir manakala barang itu barang impor," kata Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo dalam media briefing terkait razia produk ilegal di kantornya, Jalan MI Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika pemasok tidak mau dikembalikan karena barang sudah dibeli, maka itu merupakan pelanggaran Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen. "Kalau barangnya tidak sesuai ketentuan, (produsen) harus mau menerima dan dia harus mengembalikan uangnya (pada pengecer)," tegas dia.

Widodo menambahkan, agar hal tersebut tak terjadi kembali, pengecer diminta untuk memiliki salinan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang ada pada produsen. Hal ini untuk memastikan barang yang dibeli oleh pengecer tersebut sesuai dengan ketentuan SNI wajib.

"Sebetulnya kewajiban memiliki SPPT-SNI itu dari produsen, baik produsen dalam negeri maupun produsen di luar negeri. Untuk produsen luar negeri, si importirnya yang harus punya SPPT-SNI. Pengecer tidak wajib (memiliki SPPT-SNI)," papar dia.

Sebelumnya, Widodo menjelaskan, untuk mendapatkan SPPT-SNI barang dari luar negeri, importir harus meminta lembaga sertifikasi produk untuk melakukan assessment ke luar negeri. Kemudian, produk tersebut akan diaudit di pabrik luar negeri untuk mengetahui manajemen mutu sesuai dengan yang diberlakukan di Indonesia.

"Kemudian juga dilakukan pengambilan sampel bagi barang yang sudah jadi, diujinya di Indonesia juga. Manakala itu semua sudah lolos, maka SPPT-SNI itu bisa terbit dan barang boleh diimpor ke Indonesia. Untuk produk dalam negeri sama, hanya pabriknya ada di dalam negeri," paparnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk mendapatkan SPPT-SNI membutuhkan waktu yang berbeda karena harus pengujian produk di laboratorium. "Kalau penerbitannya sendiri cepat. Kalau semua proses sudah selesai, menerbitkan itu tidak lebih dari lima hari. Prosesnya bisa satu bulan sampai 40 hari," pungkas Widodo.


(AHL)