Ada Sinyal RAPBN 2016 akan Disahkan

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 30 Oct 2015 14:59 WIB
rapbn 2016
Ada Sinyal RAPBN 2016 akan Disahkan
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2016 masih terus berlangsung. Sidang paripurna ini berjalan cukup lama karena masih ada beberapa hal yang belum bisa disepakati. 

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad mengatakan, meski sempat terjadi pembahasan yang cukup alot karena sebagian fraksi mempermasalahkan besaran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun ada sinyal untuk menyetujui usulan APBN Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Intinya kita akan setujui RAPBN 2016 (jadi APBN 2016) dengan berbagai catatan yang disampaikan," kata Fadel, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Menurut Fadel, catatan yang paling penting dari APBN kali ini yakni APBN yang diproduksi atau diusulkan langsung pertama kali oleh Pemerintah Jokowi-JK di mana ada perbedaan dengan APBN yang diajukan oleh pemerintahan sebelumnya. Perbedaannya yaitu ditentukannya target pembangunan nasional 2016.

"Ada target pembangunan, dulu enggak pernah ada," ujar Fadel.

Dalam target pembangunan itu didalamnya terdapat target kemiskinan yang dipatok di angka 9-10 persen, tingkat pengangguran dengan kisaran 5,2-5,5 persen, gini ratio atau tingkat kesenjangan sosial 0,39, serta adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,1.

"Apabila target pembangunan tidak tercapai oleh pemerintah, DPR berhak meminta pemerintah berhenti atau turun dari pemerintahannya. Ini adalah kontrak antara eksekutif dan legislatif," pungkasnya.



(ABD)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

18 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA