Buruh Minta Pemerintah Cabut PP 78/2015

Damar Iradat    •    Jumat, 30 Oct 2015 15:11 WIB
demo buruh
Buruh Minta Pemerintah Cabut PP 78/2015
Demo Buruh--Metrotvnews.com/Damar Iradat

Metrotvnews.com, Jakarta: Ribuan buruh dari berbagai serikat 'mengepung' Istana Merdeka. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Buruh memulai aksi selepas salat Jumat, tepatnya pukul 13.00 WIB. Menurut mereka, PP Nomor 78 dianggap menyengsarakan buruh dan lebih menguntungkan pemodal.

"PP 78 adalah pesanan kaum asing, agar Indonesia terus dijajah oleh asing. Di belakang Jokowi itu kaum pemodal yang lebih menguntungkan dirinya sendiri," ujar salah satu orator dalam aksinya, Jumat (30/10/2015).

Buruh mengancam tidak bakal beranjak dari depan Istana Merdeka jika PP Nomor 78 tidak dicabut. Mereka tak akan berhenti memperjuangkan hak.

"Kita tidak akan segan-segan melawan ketidakadilan ini. Bahkan kita tidak akan meninggalkan tempat ini, sampai PP tersebut dicabut oleh pemerintah," ujar salah seorang buruh lainnya.

Ini adalah aksi lanjutan buruh. Sebelumnya, Rabu 28 Oktober, buruh sudah turun ke jalan. Tuntutannya sama.

Para buruh tergabung dari berbagai organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan sebagainya.

PP Pengupahan sudah diteken Presiden Senin 26 Oktober. PP yang mengatur formulasi pengupahan dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini langsung diberlakukan tahun ini. Namun ada kelompok buruh yang menolak pemberlakuan PP tersebut.

Hingga pukul 14.00 WIB, aksi masih berlangsung. Bahkan ribuan buruh lain baru terlihat datang bergabung dengan massa lainnya. Diperkirakan, total buruh yang saat ini ada mencapai 9.550 orang. Angka tersebut masih bisa bertambah, karena masih ada buruh yang masih dalam perjalanan.


(YDH)