Kasus Suap Ketua MK Nodai Demokrasi Pancasila

- 03 Oktober 2013 15:06 wib
Ilustrasi -- MI/Tiyok
Ilustrasi -- MI/Tiyok

Metrotvnews.com, Jakarta: Forum Renovasi Indonesia (FRI) menyesalkan tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang diduga kuat menerima suap senilai Rp3 miliar. Dugaan itu muncul setelah Akil terkena operasi tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/10) malam.

FRI menilai kasus tersebut menodai proses Demokrasi Pancasila. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang sejauh ini bersih dari kasus suap maupun korupsi. Namun, gara-gara Akil, citra MK menjadi ternoda. Akil pun menjadi Ketua MK pertama yang tertangkap karena terlibat tindak pidana korupsi ataupun suap.

"Hal ini menodai demokrasi yang ada di Indonesia. Mk adalah lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa Pemilu Kada, Pileg dan Pilpres, serta pertikaian partai politik," ujar Ketua FRI Bagus Satriyanto ketika ditemui dalam acara Diskusi 'Penerapan Pancasila dalam Berdemokrasi Berbangsa dan Bernegara' di Jakarta, Kamis (3/10).

Ia pun mempertanyakan proses rekrutmen Ketua MK termasuk uji kepatutan dan kelayakan yang sebelumnya dilakukan Komisi III DPR RI. "Apakah proses rekrutmennya sudah dilakukan secara benar?" imbuhnya.

Lebih jauh Bagus mengimbau masyarakat agar pada Pemilu Presiden 2014 memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mengerti Demokrasi Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Ini penting demi menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta demi tegaknya Demokrasi Pancasila. (Rudi Wijaya/Adi Darmawan)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…