Ahok akan Tolak Perusahaan Penangguh UMP

Intan fauzi    •    Jumat, 30 Oct 2015 15:40 WIB
ump
Ahok akan Tolak Perusahaan Penangguh UMP
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: MTVN/Wanda)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menerima permohonan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diajukan perusahaan. Semua perusahaan wajib menjalankan UMP yang ditetapkan.
 
“Tahun depan tidak ada istilah penangguhan UMP. Kalau ada yang mengajukan penangguhan saya tolak," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
 
Ahok mengaku, pernah menolak permohonan penangguhan UMP yang diajukan dua perusahaan asing, masing-masing PT Tainan Enterprises Indonesia dan PT Hansae Indonesia Utama asal Korea. Mereka berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing, Jakarta Utara.

Dewan Pengupahan DKI telah menetapkan UMP DKI 2016 sebesar Rp3,1 juta. Penetapan akan ditandatangani Ahok malam ini. “Hari ini saya tanda tangani Ahok,” kata Ahok.
 
Ahok mengakui, penetapan nilai UMP DKI serupa dengan yang diperkirakan pemerintah. Angka Rp3,1 juta didapat dari jalan tengah yang diusulkan pengusaha dan serikat pekerja.
 
"Jadi ini tetap mengarah seperti rumus kami sebetulnya. Walaupun kami gunakan rumus PP (Peraturan Peraturan 78 tahun 2015) karena pengusaha rela tambah Rp100 ribu. Makanya, jatuhnya seperti rumus kami KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dituntut dari buruh. Buruh menuntut KHL karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 itu mengarah ke KHL," kata Ahok.
 
Ahok menegaskan, DKI patuh pada peraturan pemerintah. Tapi, dia memastikan angka yang bakal DKI tetapkan juga memperhitungkan KHL.
 
(FZN)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

4 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA