Sah, APBN Usulan Jokowi Diketok Rp2.095 Triliun

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 30 Oct 2015 17:36 WIB
rapbn 2016
Sah, APBN Usulan Jokowi Diketok Rp2.095 Triliun
Ilustrasi Gedung Paripurna DPR. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang Paripurna ke-9 DPR RI memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) menjadi UU APBN 2016.

Sembilan dari sepuluh fraksi menyatakan menerima RAPBN 2016 disahkan menjadi UU APBN 2016. Hanya Fraksi Gerindra yang meminta sidang diskorsing. Sejak awal sidang Fraksi Gerindra menolak RUU APBN 2016 disahkan. Salah satu yang disoal adalah penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN.

Tarik-menarik tak bisa dihindari. Rapat yang dimulai pagi harus diskorsing lama setelah salat Jumat. Setelah berjalan berjam-jam, paripurna akhirnya menyetujui RUU APBN 2016 menjadi UU APBN 2016. Ini merupakan APBN pertama yang diusulkan dan dirumuskan oleh Pemerintah Presiden Jokowi.

Berikut rincian RUU APBN 2016 yang disetujui:

I. Asumsi makro
Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
Inflasi 4,7 persen.
Kurs rupiah Rp13.900/USD.
SPN 3 bulan 5,5 persen.
ICP (Indonesia Crude Price) USD50‎/barel.
Lifting minyak 830.000 barel per hari.
Lifting gas 1,15 juta barel setara minyak.

II. Target pembangunan
Kemiskinan 9-10 persen.
Gini rasio 0,39.
Indeks pembangunan manusia 70,1.
Tingkat pengangguran diharapkan turun 5,2-5,5‎ persen.

III. Postur anggaran
1. Pendapatan negara Rp1.822,5 triliun.
a. Penerimaan perpajakan‎ Rp1.546,7 triliun, terdiri dari:
- Pendapatan pajak dalam negeri Rp1.‎506,5 triliun.
- Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun.

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, terdiri dari:
- Penerimaan SDA Rp124,8 triliun.
- Pendapatan laba BUMN Rp34,1 triliun.
- PNBP lainnya Rp79,4 triliun.
- Pendapatan BLU Rp35,3 triliun.

c. Penerimaan hibah Rp2 triliun

2. Belanja Negara Rp2.095,7 triliun.
a. Belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun, terdiri dari:
- Belanja KL Rp784,1 triliun.
- Belanja Non KL Rp541,4 triliun.
(Subsidi energi Rp102,1 triliun‎).

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun.

3. Pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun (2,15%).


(AHL)