Fraksi Hanura Percaya Fahmi tak Korupsi Duit UPS

Intan fauzi    •    Jumat, 30 Oct 2015 17:42 WIB
korupsi ups
Fraksi Hanura Percaya Fahmi tak Korupsi Duit UPS
Ongen Sangaji (paling kiri). Foto: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus Partai Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan membantah terlibat korupsi proyek pengadaan alat UPS. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Ongen Sangaji percaya dengan keterangan Fahmi.

"Saya harus percaya sama kader saya dong. Dia sudah diperiksa di Mabes Polri dan sudah buat pernyataan kepada partai bahwa dia tidak terlibat dan tidak pernah menerima atau meminta apapun," kata Ongen di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).

Ongen menegaskan, partainya belum mempertimbangkan sanksi jika benar Fahmi terseret kasus tersebut. "Enggak mau berkalau-kalau. Saya percaya sama kader saya lah," tukasnya.

Nama Ketua Komisi E DPRD DKI H. M. Firmansyah dan anggota Komisi E Fahmi Zulfikar Hasibuan disebut dalam dakwaan dugaan korupsi pengadaan alat UPS di 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat pada APBD Perubahan 2014.

Keduanya tercantum dalam surat dakwaan terdakwa mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman.

Jaksa Penuntut Umum menyebut Alex dan juga Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry Lo bertemu Fahmi di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, pada Juli 2014.

Keduanya melobi Fahmi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) agar UPS dapat dijadikan sebagai barang pengadaan di Sudin Dikmen Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Sebab, Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak pernah mengajukan permohonan anggaran atau dana untuk pengadaan UPS.

Pada pertemuan itu dibicarakan supaya  pengadaan UPS dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014. Harga UPS per unitnya dipatok sebesar Rp6 miliar.

"Fahmi Zulfikar Hasibuan menyanggupi akan memperjuangkan anggaran untuk pengadaan UPS dan menyampaikan jika anggaran UPS berhasil, Fahmi meminta tujuh persen sebagai fee atau Uang Pokok-Pokok Pikiran dari pagu anggaran sebesar Rp300 miliar dan permintaan komitmen tujuh persen fee dari pagu anggaran UPS tersebut harus disetujui Harry Lo," kata Jaksa Tasjrifin Halim, saat membacakan surat dakwaan Alex di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 29 Oktober.

Menindaklanjuti agar anggaran pengadaan UPS dapat lolos dalam APBD Perubahan 2014, Fahmi bekerja sama dengan H. M. Firmansyah. Pengadaan UPS itu dianggarkan dalam APBD perubahan 2014 sebanyak 25 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp150 miliar.

"Namun, tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD mitra, hingga akhirnya disetujui dan dituangkan dalam APBD Perubahan 2014," kata Jaksa.


(TRK)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

10 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA