Ditolak Gerindra, Pembahasan APBN Usulan Jokowi Diskors

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 30 Oct 2015 18:47 WIB
rapbn 2016
Ditolak Gerindra, Pembahasan APBN Usulan Jokowi Diskors
Ilustrasi Gedung DPR -- ANTARA FOTO/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Sembilan dari sepuluh fraksi menerima keputusan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2016. Berita ini sekaligus revisi atas berita kami sebelumnya: Sah, APBN Usulan Jokowi Diketok Rp2.095 Triliun.

Sidang berjalan sengit karena Fraksi Gerindra keukeuh menolak APBN yang diusulkan dan dirumuskan pertama kali oleh Pemerintah Presiden Jokowi untuk disahkan.

Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sampai harus menunda jalannya sidang dikarenakan penolakan tersebut.

"Ada beberapa fraksi lagi yang memang harus dipertegas pandangannya, untuk itu sidang kita skors sampai pukul 19.00 WIB untuk lobi-lobi," terang Taufik diikuti ketukan palu sidang, di Komplek, Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Berikut rincian RUU APBN 2016 yang disetujui:

I. Asumsi makro
Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
Inflasi 4,7 persen.
Kurs rupiah Rp13.900/USD.
SPN 3 bulan 5,5 persen.
ICP (Indonesia Crude Price) USD50‎/barel.
Lifting minyak 830.000 barel per hari.
Lifting gas 1,15 juta barel setara minyak.

II. Target pembangunan
Kemiskinan 9-10 persen.
Gini rasio 0,39.
Indeks pembangunan manusia 70,1.
Tingkat pengangguran diharapkan turun 5,2-5,5‎ persen.

III. Postur anggaran
1. Pendapatan negara Rp1.822,5 triliun.
a. Penerimaan perpajakan‎ Rp1.546,7 triliun, terdiri dari:
- Pendapatan pajak dalam negeri Rp1.‎506,5 triliun.
- Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun.

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, terdiri dari:
- Penerimaan SDA Rp124,8 triliun.
- Pendapatan laba BUMN Rp34,1 triliun.
- PNBP lainnya Rp79,4 triliun.
- Pendapatan BLU Rp35,3 triliun.

c. Penerimaan hibah Rp2 triliun

2. Belanja Negara Rp2.095,7 triliun.
a. Belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun, terdiri dari:
- Belanja KL Rp784,1 triliun.
- Belanja Non KL Rp541,4 triliun.
(Subsidi energi Rp102,1 triliun‎).

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun.

3. Pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun (2,15%).


(AHL)