Pemerintah Seharusnya Batalkan Kontrak Pelindo-Hutchison

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 30 Oct 2015 19:32 WIB
pelindo
Pemerintah Seharusnya Batalkan Kontrak Pelindo-Hutchison
Dirut Pelindo II RJ Lino. FOTO: MI/ROMMY PUJIANTO

Metrotvnews.com, Jakarta: Perpanjangan perjanjian kontrak kerja antara PT Pelindo II (Persero) dengan Hutchison Port Holdings (HPH) dinilai melanggar undang-undang dan berpotensi terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, perjanjian tersebut seharusnya dibatalkan oleh pemerintah. Demikian disampaikan Penasehat Hukum Menko Maritim Prof Otto Hasibuan, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2015).

"Perjanjian tersebut berpotensi merugikan negara sehingga aparat hukum perlu melakukan penelusuran terhadap keganjilan kontrak tersebut. Oleh karenanya, Menteri BUMN sudah seharusnya meninjau ulang perjanjian tersebut," tegas Otto.

Otto mengaku telah mempelajari isi perjanjian tersebut di mana ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh RJ Lino sebagai Dirut Pelindo. Pertama, Lino memperpanjang perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dan melanggar Pasal 27 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 6 Tahun 2011. Perjanjian semestinya berakhir pada 27 Maret 2019. "Kenyataannya diperpanjang pada 2014," kata Otto.

Kedua, perpanjangan tersebut tanpa melakukan perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai regulator. Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. "Pelanggaran ketiga, saudara Lino tidak mematuhi surat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 6 Agustus 2014 agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi tersebut," tambah dosen paska sarjana UGM tersebut.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebelumnya mengatakan telah mendapatkan legal opinion dari Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengenai perpanjangan konsensi Hutchison Port Holdings (HPH), perusahaan asal Hong Kong, tidak menabrak Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pengakuan RJ Lino tersebut mendapatkan reaksi keras dari Jamdatun Noor Rochmad. Jamdatun mengakui legal opinion yang diberikannya adalah Pelindo hanya pihak operator dan bukan sebagai regulator.

"Sepanjang Pelindo itu bekerjasama dengan pihak ketiga, ranah yang dikontrakkan bukan regulator itu silakan, tapi kalau tidak, harus ada izin pemerintah," kata Jamdatun saat rapat di Pansus Pelindo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Oktober.


(AHL)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA