DPR Tunda Pengesahan Pansus Asap

Anggitondi Martaon    •    Jumat, 30 Oct 2015 23:10 WIB
rapbn 2016dpr ads
DPR Tunda Pengesahan Pansus Asap
Ilustrasi Gedung DPR. (FOTO: MI/Susanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Paripurna DPR RI menunda pengesahan terhadap draf pengusulan Panitia Khusus (Pansus) kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPR akan membahas kembali Pansus Asap setelah masa reses.

Pimpinan sidang Taufik Kurniawan memutuskan draft pembentukan Pansus Asap dikembalikan ke pihak pengusul.

"Draf maupun dokumentasi dikembalikan ke pihak pengusul dan setelah reses kita bahas lagi," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin sidang di Komplek Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).‎

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV yang juga menjadi inisiator pembentukan Pansus Karhutla, Viva Yoga Mauladi menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan telah menghabiskan 3,4 juta hektar lahan.

Sementara, jumlah korban yang terpapar asap akibat kebakaran diperkirakan mencapai 47 juta jiwa. "Kebakaram hutan tak hanya mengganggu kesehatan dan ekonomi, tetapi juga membuat sistem transportasi menjadi tak menentu," kata Viva.

Tujuan pembentukan pansus, lanjut Viva, yakni untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah. Pansus ingin bertanya kepada pemerintah mengapa musibah kebakaran tersebut selalu berulang setiap tahunnya.

Setelah itu, sebagian anggota dewan menyampaikan interupsi terkait pembentukan Pansus Asap. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, usulan pembentukan Pansus Karhutla sebaiknya tak dilanjutkan. Anggota DPR lebih baik terjun ke dapil untuk mengecek langsung kondisi masyarakat yang menjadi korban.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Ia meminta agar seluruh anggota turun langsung. "Jangan hanya omdo dong. Presiden kita saja dari Amrik langsung ke Sumsel," kata ruhut



(AZF)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA