Penolakan PMN Terkait Pansus Pelindo II?

Yogi Bayu Aji    •    Sabtu, 31 Oct 2015 10:34 WIB
rapbn 2016
Penolakan PMN Terkait Pansus Pelindo II?
Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy (dua dari kiri). (Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji)

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini diduga berkaiatan dengan posisi Menteri BUMN Rini Soemarno yang diincar Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II.

"PMN fokusnya ke Rini. Ada pesan politik anggota dewan, fokus ke Rini. Dari kasus ini ada hubungan dengan Pansus Pelindo II dan sidang paripurna," kata Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).

Menurut dia, sejatinya Komisi VI sudah menyetujui suntikan PMN ke BUMN sebesar Rp34,32 triliun dari usulan sebelumnya Rp31,32 triliun. Namun, lanjut dia, sidang paripurna menolaknya.

Penolakan, lanjut Ichsanuddin, tak lain berhubungan dengan perjalanan Pansus Pelindo II. Pasalnya, Pansus sedang merencanakan pemanggilan untuk Menteri BUMN Rini.

"Andai pansus Pelindo II enggak hasilkan sesuatu luar biasa, bersamaan dengan pesan (penolakan PMN) maka Pansus Pelindo II masuk angin," jelas dia.

Jumat 30 Oktober kemarin, sidang Paripurna ke-9 DPR RI memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN menjadi UU APBN 2016. Fraksi Gerindra sempat menolak untuk disahkan, namun akhirnya mereka dan sembilan fraksi lainnya sepakat untuk melegalkan UU APBN yang diusulkan dan dirumuskan pertama kali oleh Pemerintah Presiden Jokowi.

Persetujuan RUU APBN disepakati dengan catatan memasukkan seluruh catatan dari fraksi-fraksi sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Pemerintah. Berikut rincian RUU APBN 2016 yang disetujui:

I. Asumsi makro
Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
Inflasi 4,7 persen.
Kurs rupiah Rp13.900/USD.
SPN 3 bulan 5,5 persen.
ICP (Indonesia Crude Price) USD50‎/barel.
Lifting minyak 830.000 barel per hari.
Lifting gas 1,15 juta barel setara minyak.

II. Target pembangunan
Kemiskinan 9-10 persen.
Gini rasio 0,39.
Indeks pembangunan manusia 70,1.
Tingkat pengangguran diharapkan turun 5,2-5,5‎ persen.

III. Postur anggaran
1. Pendapatan negara Rp1.822,5 triliun.
a. Penerimaan perpajakan‎ Rp1.546,7 triliun, terdiri dari:
- Pendapatan pajak dalam negeri Rp1.‎506,5 triliun.
- Pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun.

b. Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, terdiri dari:
- Penerimaan SDA Rp124,8 triliun.
- Pendapatan laba BUMN Rp34,1 triliun.
- PNBP lainnya Rp79,4 triliun.
- Pendapatan BLU Rp35,3 triliun.

c. Penerimaan hibah Rp2 triliun

2. Belanja Negara Rp2.095,7 triliun.
a. Belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun, terdiri dari:
- Belanja KL Rp784,1 triliun.
- Belanja Non KL Rp541,4 triliun.
(Subsidi energi Rp102,1 triliun‎).

b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun.

3. Pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun (2,15%).


(MEL)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

6 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA