Pembahasan RAPBN 2016 Tidak Lancar Dianggap Wajar

Annisa ayu artanti    •    Sabtu, 31 Oct 2015 14:26 WIB
rapbn 2016
Pembahasan RAPBN 2016 Tidak Lancar Dianggap Wajar
Staf Khusus Menteri Keuangan Arief Budimanta (kiri) (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Staf Khusus Menteri Keuangan Arief Budimanta menganggap wajar bila dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 berjalan cukup alot atau tidak lancar lantaran ada fraksi yang menolak beberapa asumsi. Dalam hal ini, Fraksi Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menolak.

Karena Fraksi Gerindra menolak maka dilakukan lobi politik untuk mencapai keputusan sehingga RUU APBN 2016 bisa disahkan menjadi UU APBN 2016. Tentu hal ini menjadi penting karena kaitanya erat dengan laju perekonomian Indonesia di waktu-waktu mendatang.

"Mencapai kesepakatan ada lobi politik yang dilakukan itu biasa. Sesuatu yang normal dalam rangka membangun keyakinan kembali," jelas Arif, dalam sebuah diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta, (31/10/2015).

Pada sidang paripurna kemarin, ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), aspek daya beli, dan penanganan bencana Indonesia. Beberapa hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab penolakan terhadap RUU APBN 2016.

"Gerindra menolak kita mencari substansi penolakan. Pertama PMN, kedua anggaran tidak memperhitungkan aspek pelemahan daya beli. Kemudian kepedulian bencana," jelas dia.

Oleh karena itu, lanjut Arif, kemarin dilakukan diskusi langsung ke Pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait tiga hal tersebut. Melalui pembahasan yang panjang, kemudian disepakati. "Kita berusaha berjumpa Pimpinan Gerindra, Pak Prabowo, berdiskusi apa yang dikhawatirkan itu, PMN, daya beli, kita sampaikan concern. Yang sudah dibahas dan kemudian disepakati," jelasnya.

Menurut Arif, RUU APBN 2016 mau tidak mau harus disepakati dan disahkan menjadi UU APBN 2016. Sebab, pemerintah harus menjalankan program dalam rangka menjalankan perekonomian Indonesia. Hal ini juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.  "Kebijakan fiskal adalah menjalankan Nawa Cita dan menjadi visi misi Presiden Jokowi," pungkas dia.



(ABD)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

6 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA