Negara Jamin Tanah Sriwedari Tetap Ruang Publik

Pythag Kurniati    •    Sabtu, 31 Oct 2015 14:29 WIB
sengketa tanahpertanahan
Negara Jamin Tanah Sriwedari Tetap Ruang Publik
Museum Radya Pustaka yang menyimpan benda-enda cagar budaya berdiri di atas tanah sengketa Sriwedari. Foto: Metrotvnews.com/Pythag

Metrotvnews.com, Solo: Sengketa tanah Sriwedari Solo yang terjadi antara ahli waris KRMT Wiryodiningrat dan Pemerintah Kota Solo membuat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, angkat bicara.

“Negara tidak akan membiarkan tanah itu dibangun apapun. Itu akan menjadi Sriwedari apa adanya sebagai sebuah ruang publik. Tempat masyarakat berkesempatan menikmati dan memanfaatkannya,” kata Ferry ditemui usai peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru) 2015, di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/10/2015).

Menteri Agraria juga menyampaikan kepada semua pihak untuk mengedepankan aspek kemanfaatan bukan aspek legalitas atau kepemilikan semata. 

"Sriwedari ini kan ada sejarahnya. Siapapun pemiliknya kita semua harus menjaga salah satu heritage Kota Solo. Selama dua belah pihak masih bersengketa, kita minta kawasan ini masih tetap dapat digunakan untuk publik," kata Ferry.

Jika pada akhirnya dalam aspek hukum dimenangkan ahli waris, kata Ferry, ahli waris juga tidak dapat menggunakan secara privat. Ditinjau dari konsep tata ruang dan kemanfaatan publik, dia akan mencegah hal itu terjadi.

Dalam kesempatan itu Ferry juga kembali menyatakan bahwa sengketa tanah apapun harus diselesaikan dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun. Sengketa kawasan Sriwedari ini berlarut-larut hingga belasan tahun.

"Bayangkan kalau sengketa terus berlangsung. Pihak yang bersengketa tidak dapat memanfaatkan dan negara tidak bisa memanfaatkan. Jadi, sengketa itu artinya penyia-nyiaan,” kata Ferry.

Sengkata tanah Sriwedari dengan Pemerintah Kota Solo telah berlangsung lama. Beberapa waktu lalu, Surat Relas Teguran (aanmaning) dikeluarkan Pengadilan Negeri Surakarta. Surat tersebut dilayangkan menyusul putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3249 K/Pdt/2012 tertanggal 5 Desember 2013 yang memenangkan Suharni dan kawan-kawan selaku ahli waris Wiryodiningrat. 

Menanggapi bagaimana jika PN Surakarta melakukan eksekusi, Ferry menjawab eksekusi tidak akan terjadi jika semua pihak mengindahkan imbauannya untuk mengedepankan aspek kemanfaatan daripada kepemilikan.


(UWA)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA