DPR Bakal Undang Menaker Bahas PP Pengupahan

Damar Iradat    •    Minggu, 01 Nov 2015 04:50 WIB
demo buruh
DPR Bakal Undang Menaker Bahas PP Pengupahan
Ketua Komisi XI DPR, Dede Yusuf. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR akan mengevaluasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, terutama untuk memantau kembali apakah peraturan tersebut sudah berpihak kepada kesejahteraan buruh.

"Domain komisi IX adalah kesejahteraan buruh, bukan industri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa industri juga berdampak pada perekonomian," kata Ketua Komisi XI DPR, Dede Yusuf, Sabtu (31/10/2015).

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu, lahirnya PP Nomor 78/2015 terkesan tidak disosialisasikan terlebih dulu. Pasalnya, PP tersebut tidak melibatkan elemen buruh dan Komisi XI dalam penyusunannya.

DPR sendiri belum bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk membicarakan soal PP ini. Namun, Komisi XI sudah merencanakan untuk mengundang Menaker Hanif guna membahas PP tersebut.

"Kemarin DPR masih membahas Rancangan APBN 2016. Nanti setelah reses, kami akan mengundang Menaker untuk mendapat penjelasnya," ujarnya.

PP Pengupahan ini, tambah Dede, memiliki poin positif maupun negatif. Namun, yang paling penting dan dinilai belum tepat adalah formula kenaikan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa disamakan dengan daerah. Karena itu, menurut saya formula kenaikan upah dalam PP Pengupahan tidak bisa diberlakukan secara nasional. Perlu pertimbangan aspek kewilayahan," lanjut Dede.

Dede juga menambahkan, masih ada daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal dibanding daerah lain. Bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah, maka bisa dipastikan kenaikan upah di daerah itu juga akan rendah, bahkan bisa di bawah 10 persen.

"Hal itu hanya akan menguntungkan pengusaha, sehingga mereka akan mencari daerah-daerah yang upahnya rendah," pungkas dia.

Jumat lalu, sekitar puluhan ribu buruh juga menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. (ANTARA)
 


(DRI)