Pengunduran Diri Akil Diserahkan ke Majelis Kehormatan MK

   •    Minggu, 06 Oct 2013 10:17 WIB
Pengunduran Diri Akil Diserahkan ke Majelis Kehormatan MK
ANTARA/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan diterima atau ditolaknya pengunduran diri Ketua MK Akil Mochtar tergantung pada Majelis Kehormatan MK.

"Karena masalah tersebut sudah ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah," kata Hamdan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Minggu (6/10) dini hari. Ia mengatakan itu sesuai menggelar rapat pleno hakim konstitusi selama tujuh jam sejak Sabtu kemarin.

Ia menambahkan delapan hakim konstitusi menerima surat pengunduran diri itu saat sedang menggelar rapat pleno menyusul tertangkapnya Akil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap Pemilu Kada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pemilu Kada Lebak, Banten.

"Kami baru saja menerima satu surat pernyataan pengunduran diri dari Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi," jelasnya. Di hari yang sama pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani surat penonaktifan Akil sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Mengenai adanya isu pengunduran diri dari hakim konstitusi lainnya, Hakim Konstitusi Harjono menyatakan tidak benar. "Isu hanya isu, buktinya delapan hakim konstitusi tanda tangan di hasil rapat pleno itu kan," ujar Harjono yang juga menjadi Ketua Majelis Kehormatan untuk kasus Akil Mochtar.

Sebelumnya, delapan hakim konstitusi menggelar rapat pleno guna menentukan sikap pertemuan yang dilakukan Presiden SBY dengan ketua lembaga negara. Yang menghasilkan lima langkah penyelamatan MK. Namun, terkait Peraturan Perubahan Undang-Undang. Hakim Konstitusi enggan berkomentar. "Karena hal itu potensial menjadi perkara di MK, sebagaimana Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009," jelasnya.

Begitu pula dengan rencana Presiden kembali melibatkan Komisi Yudisial untuk mengawasi MK. Menurut Hamdan telah ada Putusan MK untuk itu dengan nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan hakim konstitusi tidak diawasi KY.

Namun, MK mengaku kecewa tidak diundang dalam rapat tersebut. Tidak diundangnya Pimpinan MK dinilai seolah mengindikasikan delapan hakim konstitusi yang lain bersalah dalam kasus Akil. (Lulu Hanifah)