Guru Besar Unud: Sidang Sengketa Pemilu Kada Dipimpin Akil Janggal

   •    Minggu, 06 Oct 2013 10:17 WIB
Guru Besar Unud: Sidang Sengketa Pemilu Kada Dipimpin Akil Janggal
MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Denpasar: Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Yohanes Usfunan menyebut sidang-sidang sengketa pemilu kada yang dipimpin mantan Ketua MK Akil Mochtar penuh dengan kejanggalan, sehingga harus dibongkar.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus membongkar kebobrokan Akil Mochtar dengan membuka kembali daerah-daerah yang pernah merasakan keganjilan sengketa pemilu kada di MK (Mahkamah Konstitusi), terutama yang ditangani oleh Akil Mochtar," kata mantan anggota tim pakar seleksi Hakim Agung RI dan Komisi Yudisial RI itu di Denpasar, Minggu (6/10).

Menurutnya, pembongkaran itu harus dilakukan untuk membuktikan bahwa Akil sudah terbiasa bermain kotor dan yang paling fatal dan penuh rekayasa adalah saat Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Timor Tengah Utara, NTT.

"Perkara Pemilu Kada Timor Tengah Utara yang ditangani MK, jelas-jelas salah satu kandidat melakukan pelanggaran dengan mengubah kartu C1 dan pelakunya tertangkap basah oleh panitia, kemudian dilaporkan kepada KPU setempat yang selanjutnya ditangani oleh MK," katanya.

Namun, kata Usfunan, dalam sidang MK pada 2010 yang ditangani Akil, memerintahkan kepolisian mengusut penyalahgunaan wewenang KPU Timor Tengah Utara, akhirnya secara diam-diam Pemilu Kada Timor Tengah Utara dianggap tidak ada masalah.

"Ada apa sebenarnya di balik itu, padahal saksi-saksi yang ditampilkan dalam sidang MK itu mengungkapkan kecurangan anggota KPU yang berpihak kepada salah satu kandidat, namun didiamkan seolah-olah tidak ada masalah," katanya.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa pernah dirugikan oleh perilaku Akil sebaiknya melaporkan kepada KPK untuk membongkar jaringan, termasuk minta pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri yang mngeluarkan surat keputusan (SK) atau memberi kemenangan kepada pihak yang cacat hukum.

"Peristiwa Akil Mochtar itu memalukan Indonesia di dunia internasional. Karena itu selayaknya harus ditebus dengan hukuman mati," kata Guru Besar
Unud itu. (Ant)