APBN 2016 untuk Kemakmuran Rakyat

   •    Senin, 02 Nov 2015 07:13 WIB
apbn 2016
APBN 2016 untuk Kemakmuran Rakyat

ANGGARAN pendapatan dan belanja negara atau APBN sesungguhnya milik rakyat. Melalui mekanisme di DPR, rakyat memercayakan kepada pemerintah untuk menggunakan APBN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/10), mengesahkan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016 dengan total anggaran Rp2.095 triliun. Itu artinya rakyat menitipkan duit sebesar itu kepada pemerintah untuk dikelola bagi setinggi-tingginya kesejahteraan rakyat.

Filosofi bahwa APBN sesungguhnya milik rakyat, bukan milik pemerintah, apalagi DPR, ialah sebuah peringatan agar negara tidak sesuka hati dan semena-mena menggunakan anggaran. Namun, pengesahan APBN 2016 masih menyisakan persoalan penyertaan modal negara untuk BUMN. Penyertaan modal buat BUMN itu dikembalikan ke komisi-komisi dan akan dibahas pada APBN Perubahan 2016.

Sebetulnya bila saja DPR menjadikan kemakmuran rakyat sebagai dasar, penyertaan modal bagi BUMN tidak terlalu menjadi persoalan. Sebagai contoh, penyertaan modal buat PLN jelas bertujuan menyejahterakan rakyat.

PLN akan menggunakan penyertaan modal itu buat memperluas elektrifikasi. Elektrifikasi sudah barang tentu akan memperbesar jumlah warga negara yang akan menikmati listrik. Elektrifikasi juga akan menghidupkan industri yang kelak akan menyerap tenaga kerja dari kalangan rakyat. Oleh karena itu, kita meminta DPR untuk memuluskan penyertaan modal buat BUMN dalam pembahasan APBN-P 2016 sejauh itu dipakai untuk kepentingan rakyat.

Persoalan lain datang dari disetujuinya anggaran untuk pembangunan gedung DPR. Banyak yang menolak pembangunan gedung DPR tersebut. Namun, apa boleh buat, anggarannya telanjur disetujui masuk di APBN 2016. 

Tinggal lagi kita menuntut DPR meningkatkan kinerja penganggaran, legislasi, dan pengawasan sehingga mereka masih pantas disebut wakil rakyat yang bekerja buat rakyat. Terus terang saja, sejauh ini DPR cuma mengatasnamakan rakyat dan baru seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat.

Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, inilah untuk pertama kali mereka mengelola anggaran yang mereka susun sendiri. Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memakai anggaran yang disusun dan diajukan oleh pemerintahan terdahulu.

Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-JK semestinya lebih optimal dalam mengelola APBN 2016. Penyerapan anggaran dari APBN 2015 yang terseok-seok tidak boleh terjadi lagi pada APBN 2016.

Pemerintah harus membuktikan asumsi makro serta mengejar target pembangunan dalam APBN 2016. Asumsi makro dan target pembangunan bisa dicapai bila pemerintah optimal menyerap anggaran.

Penyerapan anggaran akan memacu pertumbuhan ekonomi. Penyerapan anggaran yang cepat dan tepat akan membuat pemerintah sanggup membuktikan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% dalam APBN 2016.

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja. Bila asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016 bisa dibuktikan, kita boleh berharap target pengangguran 5,2% hingga 5,5% dari populasi bisa dicapai. 

Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan membuat kita mampu mencapai target pembangunan, yakni turunnya angka kemiskinan menjadi 9% sampai 10%, makin kecilnya liang kesenjangan ekonomi atau rasio gini menjadi 0,39, serta naiknya indeks pembangunan manusia Indonesia menjadi 70,1.

Pembuktian asumsi pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pembangunan menjadi ukuran paling gamblang bahwa pemerintah telah mengelola APBN 2016 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


(DFS)