Ahok Dituding Langgar Konstitusi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 02 Nov 2015 15:20 WIB
unjuk rasa
Ahok Dituding Langgar Konstitusi
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Antara/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dituding melanggar konstitusi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Pergub itu membatasi masyarakat menyatakan pendapatan dan berdemokrasi.
 
Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, pembatasan terhadap demonstrasi hanya boleh dilakukan melalui perubahan undang-undang, bukan mengeluarkan Pergub.
 
"Kalau Ahok memberikan batasan itu, Ahok melanggar konstitusi. Ahok sudah melanggar UUD 1945, di mana setiap orang bebas menyatakan pendapat dan setiap orang punya hak berpendapat," kata Isnur kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Senin (2/11/2015).
 
Menurut Isnur Pergub yang dikeluarkan Ahok tidak akan berguna. Ia yakin masyarakat tidak akan mematuhi Pergub tersebut. "Pergubnya salah dan secara hukum negara (masyarakat) boleh mengabaikannya," tegas dia.
 
Ia berharap, pemerintah pusat mengambil sikap dan mencabut Pergub tersebut. "Harapannya Kemendagri (Tjahjo Kumolo) dan Presiden (Joko Widodo) segera membatalkan itu (Pergub). Karena sudah diteken Ahok," ujar dia.
 
Selain pemerintah, Isnur meminta DPRD DKI mengambil langkah politik terkait pembatasan demonstrasi yang ditetapkan mantan Bupati Belitung Timur tersebut. "DPRD bisa masuk dengan menganggap Ahok telah melanggar konstitusi. Ini menjadi ajang politik," kata dia.
 
Jika Pergub tersebut tetap dipertahankan, kata dia, masyarakat dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. "Ini untuk membatalkan secara resmi," ujar Isnur.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2015 yang membatasi aksi demonstrasi di Jakarta. Pergub itu hanya membolehkan masyarakat melakukan demonstrasi di tiga titik, yakni Alun-alun DPR/MPR, Parkir Timur Senayan, serta Silang Monas dan hanya boleh dilakukan pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.


(FZN)