Ada Empat Akar Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 02 Nov 2015 17:58 WIB
kebakaran hutan
Ada Empat Akar Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia
Ilustrasi kebakaran hutan. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Forest Watch Indonesia mencatat ada empat akar masalah dalam kebakaran hutan di Indonesia. Pertama, dari sisi pengelolaan hutan yang sejauh ini masih jauh diharapkan. Kedua yaitu, praktek pembakaran yang dilakukan oleh warga secara sengaja. Ketiga, supremasi penegakan hukum yang masih lemah.

"Dan terakhir karena pemerintah lalai. Hutan alam tropika basah di Tanah Air secara alamiah sebenarnya tidak mudah terbakar. Kecuali ada faktor ekstrim seperti musim kering berkepanjangan tapi secara umum tidak mudah terbakar," tutur pengamat dari Forest Watch Indonesia, Togu Manurung, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Dia mengatakan, sumber daya di Indonesia sudah mengalami kerusakan yang massive sehingga membuat wajah hutan Indonesia terlihat "babak belur".

Oleh karena itu, untuk mencegah agar kebakaran hutan saat ini tidak semakin meluas, langkah yang harus diambil pemerintah adalah mempertimbangkan kemungkinan memperkarakkan pemerintah daerah yang nyata-nyata melegalisasi pembakaran lahan yang melanggar UU.

Dia melanjutkan, pemerintah juga harus segera mengusut dan mempertimbangkan untuk juga memperkarakannya secara hukum atas dasar kelalaian.

"Pemerintah lalai membiarkan adanya peraturan daerah yang melanggar UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU itu pasal 69 ayat (2) disebutkan pembukaan lahan yang diperbolehkan hanya maksimal 2 hektare (ha) per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya," jelas dia.

Pengamat dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nurhidayati menjelaskan moratorium yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan tidak cukup tanpa diimbangi oleh penegakan hukum yang tegas dan penertiban perda yang memperbolehkan membuka lahan yang melebihi ketentuan undang-undang.

"Kami meminta izin yang lama dikaji ulang apakah sesuai atau tidak," tegas Nurhidayati.

Seperti diketahui, Walhi menemukan adanya lonjakan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah terhadap pembukaan lahan pada saat menjelang pemilihan kepala daerah.

"Sejumlah daerah seperti di Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan. Pemerintah dituntut untuk melakukan audit kepatuhan didaerah-daerah yang menjadi pusat titik api yaitu apakah izin pembukaan lahan sudah sesuai atau tidak," pungkas Nurhidayati.


(AHL)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA