BKPM: Dua Provinsi Siap Terapkan Izin Investasi Sektor Konstruksi

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 02 Nov 2015 18:25 WIB
bkpm
BKPM: Dua Provinsi Siap Terapkan Izin Investasi Sektor Konstruksi
Kepala BKPM Franky SIbarani. MI/Panca

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang mempersiapkan program Izin Investasi Izin Kontruksi, yang memungkinkan investor untuk dapat langsung melakukan proses konstruksi di kawasan industri tertentu setelah mendapatkan izin investasi dari BKPM. 

Sebagai langkah awal BKPM akan menyiapkan pilot project di mana saat ini sudah terdapat lima kawasan industri dari dua provinsi yang telah siap untuk melaksanakan layanan investasi tersebut.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengemukakan pihaknya sudah menerima proposal dari dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah yang memiliki beberapa kawasan industri untuk menerapkan Izin Investasi Izin Kontruksi. 

"Jadi untuk provinsi di Jawa Tengah ada empat kawasan industri yang siap, sementara untuk yang Sulawesi Selatan ada satu kawasan industri yang juga telah menyatakan kesiapan untuk menjadi pilot project," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/11/2015). 

Selain dua provinsi tersebut, BKPM juga akan menjajaki penerapan Izin Investasi Izin Kontruksi di tiga provinsi.

"Di antaranya provinsi yang selanjutnya diharapkan bisa masuk ke pilot project adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten," tutur dia.

Izin Investasi Izin Kontruksi berlaku untuk perusahaan yang memiliki izin investasi tiga jam dan perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip yang masih berlaku. Sedangkan dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi adalah menandatangani surat pernyataan untuk memenuhi norma/standar dalam berinvestasi yang akan selesai pada saat perusahaan memulai tahapan produksi atau komersial. 

Izin Investasi Izin Kontruksi akan diberikan sepanjang izin pelaksanaan konstruksi di kawasan industri belum diubah menjadi norma, Izin Investasi Izin Konstruksi dijalankan dalam bentuk pilot project untuk kawasan industri yang memenuhi ketentuan.

Ketentuan yang harus dipenuhi di antaranya bebas dari persoalan lahan dan AMDAL, kemudian mendapat dukungan dari Gubernur dan Bupati bahwa izin pelaksanaan konstruksi dapat diurus bersamaan dengan proses konstruksi.

Dari data BKPM investasi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam sektor prioritas pariwisata dan kawasan, untuk periode Januari-September 2015 tercatat kenaikan 127,3 persen dari tahun sebelumnya Rp79,8 triliun menjadi Rp181,2 triliun. Sedangkan dari sisi minat investasi tercatat dari 22 Oktober 2014 hingga 2 November 2015 total USD11 miliar minat investasi di sektor pariwisata dan kawasan.



(SAW)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA