Truk Sampah Diblokade Warga, Pemprov DKI Lapor Polisi

LB Ciputri Hutabarat    •    Selasa, 03 Nov 2015 09:26 WIB
sampah jakarta
Truk Sampah Diblokade Warga, Pemprov DKI Lapor Polisi
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok--antara/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melaporkan puluhan warga yang mengadang truk sampah DKI di Cileungsi, Bogor. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan pelaporan dilakukan hari ini.

"Kita sudah lapor polisi dan kita kirim surat pada polisi. Hari ini Dinas Kebersihan mau ke sana," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).

Aksi adang jalan, lanjut Ahok, merupakan salah satu bentuk premanisme. Indikasinya bisa dilihat dari warga yang mengadang meminta uang yang diklaim sebagai bentuk kompensasi dampak sosial yakni bau sampah.

Padahal, sambung Ahok, Pemprov DKI sudah memberikan dana sebesar Rp100 miliar kepada Kabupaten Bogor terkait sampah. Bahkan, kalaupun Pemkab Bogor memerlukan dana lebih, Pemprov DKI bersedia memenuhinya.

"Saya bilang kalau mau ngajuin Rp1 triliun juga kita kasih. Tapi selama masuk akal dan ada hubungan dengan Jakarta," tegas Ahok.

Kemarin, 200 truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta diblokade sebanyak 50 orang warga dan ormas di Cileungsi. Puluhan warga menuntut uang ganti rugi karena merasa terganggu dengan bau sampah dari truk yang lewat.

Sebelumnya, Warga Cileungsi memblokade truk sampah DKI Jakarta yang hendak menuju tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Aksi pemblokiran terkait protes atas polusi udara setiap pagi.

Setiap harinya Jalur Cibubur, Cileungsi dan Bantar Gebang menjadi jalur khusus yang boleh dilalui truk sampah dari DKI Jakarta. Demonstrasi yang terjadi hari ini, Senin 2 November, membuat puluhan truk memilih putar balik ke Jakarta.

Warga juga mendukung ketegasan Ahok soal sampah agar diatur setegas mungkin. Salah satunya yaitu terkait jalur yang dilalui truk penebar polusi udara.

Jalur Arteri Cibubur dan Cileungsi menjadi jalur utama yang dilewati truk sampah DKI Jakarta setelah terbit peraturan di Kota Bekasi yang melarang truk sampah lewat Kota Bekasi pada jam sibuk.

DPRD Kota Bekasi mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait masalah sampah di Bantar Gerbang. Pelanggaran ditengarai tidak hanya terjadi baru-baru ini.
 
Ketua Komisi A DPRD Bekasi Ariyanto Hendrata memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI, di antaranya sopir truk sampah yang melanggar jam operasional.
 
Perjanjian antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi menyebutkan bahwa armada truk sampah harus tertutup, tidak menimbulkan bau, dan tidak menetesan air licit/lindi (air yang jatuh dari sampah). Nyatanya, banyak laporan dari masyarakat Bekasi, soal pelanggaran tersebut.
 
Selain itu, pelanggaran terhadap jam pengangkutan sampah dan rute. Pemerintah Kota Bekasi sendiri sudah menangkap enam truk sampah milik DKI yang ketahuan membandel. DPRD Bekasi juga menyoroti mekanisme tipping fee. Dalam pasal 4 perjanjian, seharusnya mekanisme penyetoran tipping fee melalui Pemda ke Pemda.
 
Pihak pengelola yang dimaksud yakni PT Godang Tua Jaya sebagai pihak ketiga. Pemprov DKI dinilai melibatkan PT GTJ untuk penyaluran tipping.
 
Ariyanto menyatakan, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Namun, ia tak bisa menyebutkan semua.


(YDH)

Vonis untuk Novanto (3)

Vonis untuk Novanto (3)

6 hours Ago

Skenario Setya Novanto untuk menghindarkan diri dari jerat KPK semakin jelas. Setidaknya itulah…

BERITA LAINNYA