B-Trust Bersama Uni Eropa Gandeng Pemda Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 04 Nov 2015 17:37 WIB
pemda
B-Trust Bersama Uni Eropa Gandeng Pemda Reformasi Pengadaan Barang/Jasa
Diskusi B-Trust-----MTVN/Anggito

Metrotvnews.com, Jakarta: Bandung Trust Advisory (B-Trust) bersama European Union mengajak pemerintah daerah (pemda) mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan lewat unit khusus.

"B-Trust sebagai mitra untuk mengajak melakukan reformasi. Jadi kita buat pengadaan, perubahan suatu sistem, perubahan suatu tata cara, kerja yang efektif dan efisien," kata Direktur Senior B-Trust Siswandani Sumarto dalam workshop Diseminasi dan Konsultasi Nasional "Strategi Revitalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasca Diberlakukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah‎" di J.S. Luwansa Hotel and Convention Centre, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2015).

Siswandani menjelaskan, B-Trust merupakan LSM yang berfungsi sebagai fasilitator bagi pemda di tingkat kabupaten/kota, provinsi dalam membangun unit pelayanan khusus yang bertugas mengelola pengadaan barang. Bersama pemda, B-Trust akan menyusun peraturan, standar pelayanan, dan mekanisme kerja yang akan diterapkan. Agar dalam proses pengadaan barang dapat dilakukan transparan.

"Itu perlu perubahan peraturan, kita harus paham bisnis prosesnya," ungkap dia.‎

Duta Besar-designate untuk Indonesia dan Brunei Vincent Guerend menyampaikan dukunganya terhadap reformasi pengadaan barang/jasa di Indonesia. Proyek kerja sama Uni Eropa dan B-Trust diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyempurnaan proses pengadaan barang dan jasa.

"Sehingga akan membawa manfaat jangka panjang," ungkap Guerend.‎

Dalam pelaksanaannya, Project Officer B-Trust ‎Arief Tricahyana mengatakan, unit khusus akan membedakan proses pengadaan barang dengan yang biasa dilakukan, yaitu setiap pengadaan barang harus dilakukan melalui unit khusus tersebut.

"Jadi setiap dinas yang ada di pemerintah daerah memberikan daftar barang yang mereka inginkan ke ULP. Sehingga yang memproses adalah ULP, tidak lagi dinas-dinas bersangkutan," kata Arief.‎

Setelah diterapkan di beberapa daerah, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Kabupaten Kendari, dan Wakatobi, ULP terbukti dapat memberikan efek positif pada tahap pengadaan barang.

Hal itu diamini Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam menjelaskan, setelah pihaknya menerapkan ULP dan mereformasi sistem pelelangan, proses pengadaan barang dapat dilakukan secara transparan dan bisa diawasi langsung oleh masyarakat.

"Meningkatkan biro pelelangan secara transparan dan akuntabel bisa diakses oleh semua. Sekaligus masyarakat terlibat mengawasi mekanisme dari dokumen anggaran sampai penetapan hingga saat ini," kata Nur Alam.

Selain itu, sistem baru ini juga dapat mempercepat proses pelelangan yang dilakukan di daerah. Agar penyerapan anggaran yang diamanatkan pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan maksimal.

"Pemerintah daerah bisa lelang lebih cepat, tanda tangan kontrak secara cepat. Pada 2015 akhir tahun, pemerintah Sultra akan melelangkan semua, dan akhir Januari paling lambat sudah tanda tangan kontrak," kata Nur Alam.


(TII)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

2 days Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA