Pembebasan Lahan Tol Pejagan-Pemalang Terganjal Regulasi Baru

Kuntoro Tayubi    •    Rabu, 04 Nov 2015 17:54 WIB
tol pejagan-pemalang
Pembebasan Lahan Tol Pejagan-Pemalang Terganjal Regulasi Baru
Pengerjaan jalan Tol Pejagan-Pemalang di Brebes, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Brebes: Proyek pekerjaan Tol Pejagan-Pemalang di Brebes, Jawa Tengah, terancam tidak akan rampung pada tahun 2015. Bahkan pelaksanaannya bisa molor hingga tahun 2016. Proyek terganjal regulasi baru ihwal pembebasan lahan.

Anggota tim pembebasan tanah daerah, Warsito Eko Putro mengatakan, proses pembebasan sisa lahan tol Trans Jawa milik warga masih belum jelas.

"Kami yang di daerah sudah semaksimal mungkin bekerja. Bahkan bupati juga berkali-kali membujuk dan memberi pengertian kepada pemilik lahan, namun mereka tetap menolak karena harga tidak cocok," kata Warsito saat ditemui Metrotvnews.com di ruang Assisten I Setda Brebes, Rabu (4/11/2015).

Dari data yang ada, lahan milik warga yang belum dilepas terdiri dari 10 bidang dari enam pemilik. Lahan itu mayoritas berupa persawahan dan satu bangunan. Keseluruhnya tersebar di enam desa di dua kecamatan.

Di antaranya Desa Rancawuluh, Petunjungan dan Desa Banjaratma di wilayah Kecamatan Bulakamba. Sementara di Kecamatan Brebes lahan tersebut berada di Desa Krasak, Terlangu dan Banjaranyar.

Sesuai desain awal, Jalan Tol Pejagan-Pemalang mempunyai total panjang 57,5 kilometer dan terbagi atas empat seksi, yaitu seksi satu Pejagan-Brebes Barat (14,20 km), seksi II Brebes Barat-Brebes Timur (6 km), seksi III Brebes Timur-Tegal Timur (10,40 km), dan seksi IV Tegal Timur-Pemalang (26,90 km).

Assisten I Setda Brebes, Suprapto menambahkan, dari 10 bidang lahan yang belum dibebaskan itu, hanya 0,45 persen dari total kebutuhan. Sementara persentase lahan yang sudah dibebaskan mencapai 99,55 persen. 

"Ada peralihan regulasi. Kalau dulu pembebasan lahan yang sudah selesai menggunakan Perpres 36 Tahun 2005, tapi sekarang sisa lahan yang masih bersengketa akan menggunakan regulasi yang baru yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 dan Perpres 71 nomor 2012," kata Suprapto.

Umumnya pemilik tanah tidak melepas karena meminta harga yang melebihi dari taksiran tim penilai (appraisial). Taksiran tim, untuk harga tanah daratan sebesar Rp190 ribu/meter ditambah dengan harga bangunan dan tanaman di atasnya. Sementara untuk tanah sawah indeksnya Rp90 ribu/meter, sementara jika sawah sudah bersertifikat ditambah 10 persen lagi.

Pemkab sudah memfasilitasi kepada mereka dengan harga yang relatif tidak merugikan. Termasuk kepada keluarga Darsiti yang rumahnya masih berdiri di tengah jalan tol tersebut.

“Kami sudah mengusulkan konsinyasi ke tim pembebasan tanah kementrian (TPT) PU. TPT memberi jawaban agar pembebasan menggunakan regulasi baru, jadi prosesnya masih panjang, saya kira tidak akan selesai akhir tahun ini," jelas Prapto.


(SAN)

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

4 hours Ago

Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…

BERITA LAINNYA