Kemenkeu Kaji Penerbitan Obligasi Akhir Tahun

   •    Rabu, 04 Nov 2015 18:45 WIB
obligasi
Kemenkeu Kaji Penerbitan Obligasi Akhir Tahun
Illustrasi Obligasi. FOTO ANTARA/Rosa Panggabean.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mematangkan kajian terkait opsi penerbitan surat utang menjelang akhir 2015 (prefunding) yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah sejak awal 2016.

"Ini masih dalam kajian. Kemungkinan 'prefunding' masih opsi, bisa dieksekusi atau tidak, karena kita lihat pasarnya juga," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Loto Srinaita Ginting sebagaimana dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Loto mengatakan kajian ini termasuk pertimbangan penerbitan surat utang tersebut dalam bentuk denominasi rupiah atau valas, karena ini pertama kalinya pemerintah mau menerbitkan surat utang untuk kebutuhan pendanaan awal tahun.

"Ini pengalaman pertama, jadi kalau kita eksekusi 'prefunding', kami pastikan kesiapan dukungan semua infrastrukturnya, termasuk aturan pelaksanaannya, agar bisa dieksekusi dengan baik," katanya.

Loto menjelaskan opsi pembiayaan lebih awal di triwulan IV ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain yang ingin mencari peluang pendanaan dari instrumen surat utang, sebagai antisipasi minimnya pembiayaan untuk proyek pembangunan di awal tahun.

Dalam UU APBN 2016, pemerintah diberikan kesempatan untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada triwulan IV-2015, untuk menjamin ketersediaan anggaran di awal tahun anggaran 2016.

Penerbitan SBN tersebut dilaporkan pemerintah dalam APBNP 2016 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016, sedangkan ketentuan penggunaan dan pelaporan dananya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan defisit anggaran telah ditetapkan sebesar 2,15 persen terhadap PDB di APBN 2016, karena pemerintah ingin menambah pembiayaan melalui utang untuk mempercepat program pembangunan.

Pembiayaan utang tersebut dibutuhkan karena pemerintah belum memiliki dana untuk memulai proyek pembangunan yang sudah ditenderkan sejak tahun sebelumnya, karena penerimaan pajak baru efektif terkumpul pada Februari.

Padahal sesuai arahan Presiden, realisasi penyerapan belanja pemerintah untuk proyek pembangunan harus dimulai sejak Januari, agar konsumsi pemerintah bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016.

 


(SAW)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

9 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA