Menaker Tanggapi Santai Gelombang Demonstrasi Buruh

Muhammad Khoirur Rosyid    •    Rabu, 04 Nov 2015 20:15 WIB
buruhupah
Menaker Tanggapi Santai Gelombang Demonstrasi Buruh
Ilustrasi. Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Metrotvnews.com, Gresik: Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terus ditentang buruh. Rabu, 4 November ini, buruh di Gresik ikut berdemo ke Surabaya. Namun, bagi Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, demo buruh merupakan hak setiap buruh.

“Tidak apa-apa melakukan demonstrasi. Saya dulu juga sering demo. Tapi, demo yang tertib dan sesuai aturan,” kata Hanif usai menghadiri pelantikan dan dialog dengan Pengurus Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Kabupaten Gresik, Rabu (4/11/2015).

Hanif menerangkan, demo menyampaikan aspirasi menjadi hak buruh. Namun, dia meminta buruh memahami penerbitan PP Nomor 78. “Dalam PP itu yang kami lindungi buruh, masyarakat yang belum kerja, dan perusahaan. Dalam PP itu setiap kebijakan dilandasi kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2015 ini kami patok 11 persen dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Acuan inflasi, kata dia, adalah daya beli masyarakat pada kisaran lima sampai enam persen. Sementara bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah adanya pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional.

“Antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi digabung hasilnya sebelas persen. Ini penting diketahui karena dengan begitu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan juga akan terserap sebagai tenaga kerja. Kan, kasihan masyarakat yang tidak bekerja jika tidak ada peluang kerja,” kata Hanif menjelaskan.

Ditambahkan Hanif, PP 78 tidak bermaksud menguntungkan perusahaan sebagaimana persepsi yang selama ini berkembang. Menurutnya, selain buruh yang dilindungi agar tidak sampai di-PHK, dunia usaha juga perlu dilindungi agar terus konsisten menyerap tenaga kerja.

“Kalau gaji buruh yang hanya terus naik, perusahaan yang bangkrut. Akhirnya ada PHK. Nanti pemerintah disalahkan lagi. Kalau buruh merasa kenaikan UMK belum cukup, semua orang pasti merasa gajinya belum cukup. Tanyakan pada anggota DPR apakah gajinya sudah cukup? Untuk menentukan aturan ini kami sudah koordinasi dengan serikat buruh dan dunia perusahaan. Semuanya terlibat, kok,” terang Hanif.


(UWA)