Warga Pekanbaru Murka, Tarif Parkir Capai Rp8 Ribu

Fitra Asrirama    •    Rabu, 04 Nov 2015 22:12 WIB
lalu lintas
Warga Pekanbaru Murka, Tarif Parkir Capai Rp8 Ribu
Ilustrasi tempat parkir. Foto: Metrotvnews.com/Vicka

Metrotvnews.com, Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, berencana menaikkan tarif parkir kendaraan di sejumlah titik area publik. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tepi Jalan Umum yang disahkan DPRD Pekanbaru, Senin, 2 Oktober, tarif sepeda motor ditetapkan Rp5.000 atau naik empat kali lipat dari tarif saat ini Rp1.000.

Sedangkan tarif mobil diputuskan Rp8.000 atau naik tiga kali lipat dibanding tarif yang berlaku saat ini, yakni Rp2.000. Perda Tepi Jalan Umum yang diajukan Wali Kota Pekanbaru Firdaus merupakan revisi atas Perda Nomor 9 Tahun 2009.

Tak ayal, warga Pekanbaru langsung mengecam Perda Retribusi ini karena sangat memberatkan. Armen, warga Pekanbaru, menyatakan pemkot tidak memiliki rasa empati dengan menaikkan tarif parkir di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

"Kenaikan tarif parkir hingga 400 persen ini sama dengan membunuh rakyat pelan-pelan. Ini pemerasan yang dilegalkan," kata Armen, Rabu (4/11/2015). Warga minta Firdaus membatalkan perda tepi jalan umum jika tidak ingin ada gejolak sosial.

Tolak Perda Parkir

Meski tujuh fraksi lain mendukung, Fraksi Gabungan NasDem-PKS-PPP DPRD Pekanbaru menolak Perda yang diusulkan pemkot ini. Dalam rapat paripurna, Fraksi Gabungan tidak menyatakan sikap. Namun setelah membaca situasi yang berkembang, fraksi tersebut menolak usul Gubernur Riau.

"Berdasarkan ketentuan, perda yang sudah disahkan pemkot, diteruskan ke gubernur untuk diverifikasi. Nah, kami akan minta Gubernur Riau membatalkan perda ini setelah mencermati situasi yang berkembang," tegas Sekretaris Fraksi Gabungan, Zulfan Hafiz.

Zulfan mengingatkan pemkot Pekanbaru agar tidak memaksakan perda parkir jika muncul polemik di tengah warga. "Saya minta ini dibatalkan saja. Pemkot seharusnya lebih kreatif mencari jalan lain untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bukan dengan membebani rakyat seperti ini," ujar Zulfan.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus melalui juru bicaranya, Kepala Bagian Humas Pemko Pekanbaru Alek Kurniawan, berdalih kenaikan tarif parkir diperlukan untuk mengurangi kemacetan di Pekanbaru, bukan semata menambah pendapatan daerah.

Menurut Alek, tarif parkir yang mahal di titik kemacetan membuat pengendara memilih lokasi lain. "Jadi, tarif yang berlaku nanti bervariasi. Kalau tarif mahal di zona macet, tentu warga memilih tempat parkir lebih murah. Ini salah satu target perda parkir," kata Alek.

Ia menambahkan pemkot Pekanbaru siap menghadapi respon negatif masyarakat. "Kami memahami keberatan sebagian warga. Ini keputusan tidak populer, tapi kita harus ambil untuk mengatasi masalah lalu lintas," kata Alek.


(UWA)