SE Ujaran Kebencian Bisa Membangun Rasa Takut

K. Yudha Wirakusuma    •    Kamis, 05 Nov 2015 08:49 WIB
ujaran kebencian
SE Ujaran Kebencian Bisa Membangun Rasa Takut
Bambang Soesatyo--MI/Jhoni Kristian

Metrotvnews.com, Jakarta: Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian dikhawatirkan membuat publik takut mengkritik pemerintah. Sebab, SE Kapolri itu bisa saja dimaknai sebagai bentuk lain dari pendekatan keamanan (security approach), untuk membungkam kebebasan masyarakat mengemukakan pendapatnya.

"Saya tetap khawatir bahwa SE itu berpotensi membangun rasa takut publik untuk mengritik pemerintah. Sebab, SE Kapolri itu bisa saja dimaknai sebagai bentuk lain dari pendekatan keamanan (security approach) untuk membungkam kebebasan masyarakat mengemukakan pendapatnya," kata Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dalam pesan singkatnya kepada Metrotvnews.com, Kamis (5/11/2015).

Agar SE itu tidak melumpuhkan prinsip demokrasi, lanjutnya, sosialisasi SE itu harus intensif agar dipahami semua elemen masyarakat. Kapolri dan seluruh jajarannya harus memberi jaminan kepada publik bahwa SE itu tidak menyasar siapa pun yang mengritik pemerintah.

"Bahkan, ada asumsi bahwa SE Kapolri itu sebagai bentuk lain dari pasal mengenai larangan menghina presiden. Sangat penting bagi Polri untuk membuat rumusan yang jelas dan tegas dalam membedakan makna kritik dengan fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong," jelas dia.

Tentu saja publik juga butuh jaminan bahwa SE Kapolri itu tidak akan disalahgunakan sebagai alat politik penguasa dan keluarganya. Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi lainnya tidak boleh menunggangi SE Kapolri itu untuk membungkam arus kritik dari masyarakat.

"Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech dapat diterima. Selama SE itu tidak disalahgunakan sebagai alat politik penguasa dan tidak mengekang kebebasan mengemukan pendapat, termasuk mengritik pemerintah," terangnya.

Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech dengan Nomor SE/06/X/2015. Salah satu isi dari surat edaran tersebut adalah imbauan terhadap bentuk-bentuk ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong bisa dipidana.


(YDH)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

3 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA