Masyarakat Masih Menilai Menteri Terbaik dari Tampang

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 05 Nov 2015 13:32 WIB
1 tahun jokowi-jk
Masyarakat Masih Menilai Menteri Terbaik dari Tampang
Kabinet Kerja----MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak lima menteri di Kabinet Kerja mendapatkan penilaian terbaik kurun satu tahun terakhir. Hasil tersebut tak terlepas dari penilaian yang bersifat permukaan atau penampilan. Bukan dari kinerja.

Itu merupakan temuan hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) tentang kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, yang dilakukan pada 27 hingga 31 Oktober 2015 di 15 kota besar terhadap 831 responden, terdapat lima menteri terbaik. Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan perolehan 64,3 persen.

"Alasan Susi kenapa berkinerja baik, karena populer dan berpenampilan khas. Dia juga terbuka kepada media di awal-awal masa kerja. Bahasanya lugas, sederhana dan mudah dimengerti. Bisa dipahami karena background-nya," kata Peneliti LSJ Ikhsan Rosidi dalam rilis hasil survei di Kopitiam, Lot 8, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015).

Susi juga dinilai berani menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Penenggelaman ini dianggap meningkatkan kedaulatan nasional. Meski demikian, keterbukaan Susi kepada publik relatif berkurang seiring berjalannya waktu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, mendapat penilaian positif kedua, sebanyak 42,5 persen. Ikhsan mengaku dirinya sering berjumpa dengan Anies dalam kesempatan blusukan di berbagai daerah di Indonesia. Anies relatif disukai karena penampilan fisiknya di kalangan wanita.

"Kalau di kalangan ibu-ibu, Anies populer. Karena dia, ganteng, tinggi, putih dan mudah senyum. Ketika ditanya, siapa? Ibu-ibu itu enggak tahu. Tapi mereka hanya tahu itu pak menteri," ungkap Ikhsan.

"Tetapi dia rajin kunjungan langsung ke lapangan, dan beliau mau sampai ke tingkat paling bawah, seperti PAUD. Tidak heran dipersepsikan berkinerja baik," imbuh dia.

Ketiga, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dipersepsikan publik positif sebanyak 40,1 persen. Meski 'anak baru' dalam jajaran kabinet kerja, Rizal menyita perhatian publik.

"Beliau berani mengoreksi. Bahkan kepada koleganya sendiri. Dari sini, publik memang suka dengan gaya pemerintah yang mau menelanjangi kesalahan-kesalahan sendiri. Juga kritik dia yang sempat mengkritik kebijakan token listrik," ujar dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menempati posisi keempat dengan respons positif 39,6 persen. Kemampuan komunikasi publik yang runut, jelas, dan mudah dipahami publik, menjadi indikator Khofifah dipersepsikan positif. Khofifah juga rajin blusukan dan salah satu pejabat negara yang memiliki respon cepat dalam menangani suatu gejolak.

"Saya kira dia bagus, relatif tidak tersandera kepentingan politik, walau menjadi salah satu pimpinan ormas wanita terbesar di Indonesia," tukas Ikhsan.

Kelima, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Yuddy dipersepsikan positif dari responden sebanyak 36,9 persen. Konsistensi Yuddy dalam mensosialisasikan nawacita dan revolusi mental kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.

"Sejak dilantik Oktober 2014 lalu, Yuddy sudah blusukan hampir ke-500 daerah," ujar Ikhsan.

Di antaranya adalah pembatasan PNS untuk rapat di hotel, perintah dan kewajiban bagi seluruh PNS untuk melaporkan harta kekayaan dan kecenderungan birokrasi yang membaik dalam satu tahun terakhir. Semua kebijakan Yuddy ini dianggap melukai diri sendiri, dan tak heran ada pro dan kontra, akan tetapi disukai oleh publik.

"Secara fisik dia juga diuntungkan dengan wajah yang menarik. Ibu-ibu dan remaja putri banyak yang mengidolakan," ujar Ikhsan.

Peneliti LSJ Rendy Kurnia menambahkan, survei ini dilakukan dengan teknik pencuplikan secara sistematis. Metodenya adalah dengan wawancara melalui telepon dan pedoman kuosioner. Adapun nomor teleponnya diambil secara acak dari buku telepon yang ada.

"Margin of error nya sebesar 3,4 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Yang harus ditegaskan, survei ini dibiayai Yayasan Survei Jakarta dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan pendapat seluruh masyarakat Indonesia," kata Rendy.


(TII)