Aksi Penolakan Sistem Pengupahan Baru Kembali Bergulir

Ismail    •    Kamis, 05 Nov 2015 13:36 WIB
upah
Aksi Penolakan Sistem Pengupahan Baru Kembali Bergulir
Foto: Unjuk rasa buruh Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang menolak sistem pengupahan baru/MTVN_Ismail

Metrotvnews.com, Sumedang: Ratusan buruh dari sejumlah organisasi buruh di Kabupaten Sumedang, Jawa barat, kembali berunjuk rasa, di depan PT Dwipapuri Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kamis 4 November. Mereka menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pantauan Metrotvnews.com, ratusan buruh long march di sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut. Mereka menyuarakan penolakan terhadap sistem pengupahan baru yang dinilai merugikan buruh.

"Kami dari organisasi buruh KASBI, SPSI, KSPN dan SPN Kabupaten Sumedang, menagih janji Jokowi yang akan memperjuangkan nasib para buruh. Nyatanya dengan PP Nomor 78 tentang Pengupahan kami merasa kecewa," kata Ketua KASBI Kabupaten Sumedang, Slamet Riyanto, di sela unjuk rasa, Kamis (15/11/2015).

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan, sistem pengupahan baru didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) ditambah perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pengupahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2015.

Buruh menilai, sistem pengupahan baru ini merugikan hak buruh. Selain itu, pengupahan baru juga tidak merefleksikan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.


(TTD)