Asosiasi Pengusaha: Ada yang Tak Tersentuh Hukum di Kebakaran Hutan

Krisiandi    •    Kamis, 05 Nov 2015 15:33 WIB
asap
Asosiasi Pengusaha: Ada yang Tak Tersentuh Hukum di Kebakaran Hutan
Sejumlah warga menyeberangi sungai Musi dengan menaiki kapal tradisional di perairan sungai musi yang tertutup kabut asap, Palembang, Sumsel. Selasa (29/9/2015). Foto: Nova Wahyudi/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosisasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) meminta pemerintah dan Polri tak setengah-setengah dalam mengusut kebakaran hutan. Jika aktor utamanya tak terungkap, api bisa berkobar lagi tahun depan.

Purwadi Suprihanto, Direktur Eksekutif APHI, mengungkap data Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia yang menyebut total areal yang terbakar di Indonesia seluas 3,4 juta hektare. Rinciannya, 2,3 juta hektare atau 66,8 persen adalah kawasan hutan. Dari angka itu, 817 ribu hektare atau 23,5 persen adalah areal yang sudah mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Dan 43,4 persen atau 1,5 juta hektare terjadi di areal nonkonsesi.

Lalu, 1,1 juta hektare (33 persen) terjadi di perkebunan. Sebanyak 227 ribu hektare (6,5 persen) di perkebunan swasta nasional dan sisanya atau 926 ribu hektare (26,6 persen) di areal non-PBSN.

"Kita sudah melihat apa sih yang sebetulnya terjadi di areal konsesi kehutanan," kata Purwadi seusai Forum Group Discussion Media Research Center (MRC) di Metro TV dan Media Indonesia, Jalan Pilar Mas, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2015). Purwadi menjadi satu di antara 33 narasumber yang hadir pada FGD.

Menurut Purwadi, terdapat tiga model pembakaran dan kebakaran di lahan konsesi. Pertama, adanya perambahan lahan oleh oknum masyarakat. Lahan yang dijarah kemudian dibakar. "Jadi ada areal izin, yang sudah mendapatkan legal status dari pemerintah, dirambah. Perambahan lahan yang masif ini ditunggangi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan tenaga masyarakat," jelas Purwadi.

Model kedua, kata dia, adalah penjalaran api dari luar areal konsesi. Api berasal dari kawasan open access atau areal yang belum ada peruntukannya. Dari catatan APHI, total areal itu mencapai 15 juta haktare.

Model terakhir adalah pembukaan lahan oleh publik untuk dijadikan permukiman, terminal atau sarana publik lain. Kebanyakan didirikan fasilitas untuk konektivitas antardaerah. "Saat ini areal-areal izin konsesi kan sudah sangat terbuka, siapa pun boleh masuk," kata Purwadi.

Dari temuan itu, dia meminta, pemerintah cermat menyikapi kebakaran hutan. Purwadi ingin pemerintah dan Polri tak tergiring opini bahwa seolah-olah perusahaan adalah aktor tunggal insiden kebakaran hutan masif yang terjadi dalam tiga bulan belakangan.

Pembakar yang tampak di lapangan adalah masyarakat. Namun, kata Purwadi, ada dalang yang menggerakan. 

"Saya tak yakin mereka (masyarakat) jadi aktor utama, pasti ada lagi di belakang mereka," ujarnya.

"Karena apa? Untuk berinvestasi di kegiatan budidaya (sawit) itu kan investasinya cukup besar," kata dia.

Selain itu, hasil riset Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menyebutkan, masyarakat membakar hutan untuk membuka lahan dengan biaya yang sangat murah, lalu dijual lagi dengan harga lima hingga enam kali lipat.


Purwadi Suprihanto. Foto: Sartono/Antara

"Mereka, warga, tidak memiliki akses untuk memiliki kebun itu. Akhirnya kebun-kebun itu dimiliki oknum-oknum ilegal itu, sebut saja mafia pembakar hutan," papar Purwadi.

Ironisnya, para mafia itu tak tersentuh oleh para penegak hukum. "Ya begitulah," ujarnya. Dia meminta, polisi tak diskriminatif dalam memproses kasus kebakaran lahan dan hutan. Jika hanya menyasar permukaan, seperti masyarakat dan perusahaan, Purwadi yakin kebakaran seperti tahun ini bakal terjadi di tahun-tahun yang akan datang. 

"Bahwa perusahaan-perusahaan yang resmi dituding lalai, biarlah perusahaan memberikan penjelasan. Tapi ada hal-hal yang sesungguhnya lebih besar dan itu berpotensi terjadi menahun. Jika tidak ada penegakan hukum, maka tidak ada solusi, itu (kebakaran hutan dan lahan) pasti setiap tahun terjadi lagi," ucapnya.

19 Perusahaan

Sebanyak 19 perusahaan dijadikan tersangka. APHI, kata Purwadi, sudah menganalisis keterlibatan perusahaan-perusahaan itu. Menurutnya, sebanyak 78 persen kebakaran di areal perusahaan-perusahaan tersebut terjadi usai dirambah publik. Lalu, 84 persen karena api merembet dari luar areal. Menurutnya, tak mungkin perusahaan membakar arealnya sendiri. 

"Tapi kita hormati proses hukum yang sedang dilakukan. Jadi silakan perusahaan juga menyampaikan argumentasi dan fakta hukum yang ada di lapangan. Karena itu sudah masuk ke ranah pengadilan," paparnya.

Perambahan, kata dia, sudah dilaporkan polisi. Ada respons. "Tapi eskalasi di lapangan, perambahan dan konflik ini sulit dituntaskan," ujarnya.  

Solusi

Purwadi mengusulkan solusi pada pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan terjadi lagi di masa depan. Pemerintah, kata dia, mesti bisa memetakan persoalan serius yang bisa menjadi potensi kebakaran hutan berulang. Jika persoalan ini tak dituntaskan akan menjadi masalah akut yang sulit diselesaikan. Itu adalah kebutuhan masyarakat akan lahan. 

"Masyarakat membutuhkan lahan dalam konteks perkebunan budidaya sawit. Tapi kemampuan mereka sangat  terbatas, padahal perlu biaya dalam pengurusan izin dan lain-lain ," papar Purwadi.

Dia berharap pemerintah bisa memberikan izin berbasis masyarakat kepada warga sekitar kawasan hutan. Apalagi areal open access masih tersedia sekitar 15 juta hektare. "Supaya masyarakat bisa merasa memiliki terhadap hutan," kata Purwadi. 

Sementara, di tempat dan acara yang sama, Manajer Kampanye Eknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kurniawan Sabar mengingatkan kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air telah berlangsung selama puluhan tahun dan dilakukan secara masif dan sistematis. Penegakan hukum harus menjadi prioritas untuk memastikan aktor pembakar hutan bisa mendapatkan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana, maupun pemulihan lingkungan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menepis anggapan bahwa korporasi lebih banyak diuntungkan dalam pembakaran hutan. "Bodoh kalau kami membakar lahan. Industri pulp dan kertas itu bahan bakunya sangat tergantung dengan hutan tanaman industri. Malah sekarang kami yang waswas dengan keberlanjutan produksi," tutur Liana.

Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut di sejumlah kabupaten/kota di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua--kembali terjadi. Data pemerintah, sampai Oktober 2015, total luas kebakaran hutan 1,7 juta hektare.

Jumlah korban terkena asap mencapai 75 juta jiwa dengan kerugian sekitar Rp35 triliun. Sedikitnya 13 orang meninggal karena terdorong infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Secara historis kebakaran hutan terjadi karena praktik tebang dan bakar (slash and burn) oleh masyarakat untuk membuka lahan. Kebakaran disengaja dengan tujuan kompensasi finansial. 

Diskusi Kelompok Terfokus tersebut menghadirkan 33 narasumber. Mereka mewakili unsur birokrasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pengusaha, asosiasi, akademisi, LSM, masyarakat adat, dan mahasiswa. Para narasumber selain menyampaikan narasi umum seputar pembakaran hutan dan lahan juga mengisi instrumen yang kemudian diolah dengan metode analytical hierarchy process (AHP).

Dari proses AHP tersebut, narasumber menghasilkan tiga preferensi paling tinggi, yakni pemicu kebakaran hutan yang diakibatkan lemahnya penegakan hukum. 


(KRI)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

10 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA