LSM Tuduh PU Bina Marga Jatim Selipkan Anggaran Siluman

Amaluddin    •    Kamis, 05 Nov 2015 19:51 WIB
apbd
LSM Tuduh PU Bina Marga Jatim Selipkan Anggaran Siluman
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Surabaya: Parlemen Watch Jawa Timur (Jatim) menyoroti belanja modal Dinas PU Bina Marga Jatim sebesar Rp63,8 miliar yang telah disetujui oleh Komisi bidang Pembangunan DPRD Jatim dalam R-APBD tahun 2016. 

Direktur Parlemen Watch Jatim, Umar Sholahudin, mengatakan patut diduga ada udang dibalik proyek pengadaan alat-alat berat di Dinas PU Bina Marga Jatim. Alasannya, Gubernur Jatim selaku pemegang mandat Pengguna Anggaran APBD Jatim sudah melarang adanya belanja modal pembelian alat berat karena kondisi keuangan Jatim tengah kurang sehat.

"Harusnya Dinas PU Bina Marga Jatim taat dan patuh pada instruksi gubernur untuk tidak memaksakan pembelian alat-alat berat. Apalagi kebutuhan tersebut belum terlalu mendesak," kata Umar, dighubungi di Surabaya, Kamis (5/11/2015).

Umar menduga ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Pertama, jika pengadaan alat berat itu muncul secara tiba-tiba karena tidak ada dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara), dana yang dialokasikan itu termasuk dana siluman.

"R-APBD dengan KUA PPAS itu tak jauh berbeda. Kalau nomenklatur baru muncul di injury time maka patut diduga itu dana siluman," kata Umar.

Kedua, salah satu tupoksi DPRD adalah budgeting, sehingga DPRD Jatim harusnya mengkritisi jika secara tiba-tiba muncul dana siluman, harusnya dibatalkan bukan malah meloloskan.

"Kalau DPRD meloloskan dana siluman yah patut diduga ada udang di balik proyek," tegas pria yang juga Dosen Unmuh Surabaya ini.

Dia berharap aparat hukum baik polisi maupun kejaksaan untuk memantau proyek ini. "Karena dikhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara," pinta Umar.

Ia berharap Dinas PU Bina Marga Jatim lebih transparan dan akuntabilitas, khususnya menyangkut rasionalitas harga barang dengan spesifikasi. Pasalnya, rencana awal pengadaan alat berat itu hanya dianggarkan sebesar Rp60 miliar. Namun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) justru bertambah menjadi Rp63,8 miliar.

"Kalau ada disparitas barang dan harga, maka patut diduga ada korupsi atau kerugian negara," tandasnya.


(SAN)