Dualisme Golkar, JK Minta Menkumham Jalankan Putusan MA

Dheri Agriesta    •    Jumat, 06 Nov 2015 15:10 WIB
kisruh golkar
Dualisme Golkar, JK Minta Menkumham Jalankan Putusan MA
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kiri) dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan(Foto: Antara/A

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjalankan putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Partai Golkar ke Munas Riau 2009. Munas itu memutuskan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar dan Agung Laksono sebagai wakilnya.
 
"Nanti segera diputuskan Menkumham, sesuai dengan amanah keputusan MA. Pokoknya murni lakukan putusan MA itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2015).
 
Secara legalitas, kepengurusan versi munas Ancol yang diketuai Agung Laksono memiliki Surat Keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang hingga kini belum dicabut.
 
JK mengatakan, pemerintah tetap mengacu pada putusan yang dikeluarkan MA. "Sebelum dicabut tetap legalitasnya surat Menkumham yang terakhir. Namun, perintah MA juga jelas, ini harus dicabut (SK Menkumham). Jadi katakanlah de jure, tapi sudah dalam masa transisi," kata JK.
 
Jika Menkumham mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, maka otomatis, SK kepengurusan yang berlaku adalah Munas Riau 2009.
 
JK mengaku tak ada arahan khusus kepada Menkumham Yasonna Laoly terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar. Menkumham, kata JK, hanya perlu menjalankan putusan yang dikeluarkan MA.
 
Menkumham Yasonna Laoly punya waktu empat bulan untuk mengeluarkan Surat Keputusan. Meski punya waktu empat bulan, JK menjamin Yasonna akan mengeluarkan SK sebelum waktu yang diberikan habis.


(FZN)