Politikus PPP Bantu Mukhtarah Group Dapatkan Jatah Perumahan Haji

Meilikhah    •    Jumat, 06 Nov 2015 15:27 WIB
suryadharma ali
Politikus PPP Bantu Mukhtarah Group Dapatkan Jatah Perumahan Haji
Hasrul Azwar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor----Ant/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR fraksi PPP Hasrul Azwar mengaku pernah dimintai tolong oleh pemilik Al-Mukhtarah Group, Sami Marzooq Al Matrafi. Sami minta Hasrul membantu perusahaannya agar mendapat jatah dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan pemondokan haji. Permintaan itu disanggupi Hasrul.

"Dia (Sami) pernah minta tolong soal pelayanan ke jemaah haji. Saya bilang, 'iya akan bantu dengan menyampaikan ke teman-teman (DPR).' Kalau perumahannya bagus Insya Allah dapat," kata Hasrul saat bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2015).

Permintaan bantuan itu awalnya disampaikan Saleh Badegel, karyawan Al Mukhtarah group kepada Hasrul. Namun dalam satu kesempatan, Sami Marzooq dan Saleh Badegel bertemu dengan Hasrul dan menyampaikan maksud tersebut.

Saleh Badegel diketahui merupakan calo pemondokan haji. Menurut keterangan Nael Al Akhyaruddin Hasyim, petugas di Kantor Urusan Haji di Jeddah, Arab Saudi, Saleh kerap memberi persekot. Saleh dikenal petugas haji di Arab Saudi sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari Komisi VIII dan atas persetujuan Suryadharma Ali bertanggung jawab dalam pengurusan pemondokan haji.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa membacakan isi BAP Saleh Badegel yang berisi permintaan jatah pemondokan haji agar diserahkan ke Al Mukhtarah Group. Hasrul kemudian nenyanggupi.

"Saya dan Pak Sami meminta tolong kepada Pak Hasrul dengan mengatakan, 'Pak Hasrul tolong Al-Mukhtarah dibantu karena saya bekerja di situ dan jangan sampai Al-Mukhtarah tidak dapat jatah'. Atas permintaan itu, Pak Hasrul bilang, 'iya, nanti saya sampaikan teman-teman di Departemen Agama biar diperhatikan'," kata Jaksa membacakan BAP Saleh pada persidangan Rabu 4 November 2015.

Dalam kasus korupsi pelaksanaan ibadah haji ini, KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka pada 22 Mei 2014. SDA diduga melakukan penyalahgunaan dana BPIH Tahun Anggaran 2012-2013. Belakangan, KPK menemukan dugaan serupa untuk Tahun Anggaran 2010-2011.

Tak hanya dana BPIH, KPK menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait akomodasi haji. Kemudian, fasilitas yang dihasilkan dari pengadaan barang tersebut tak sesuai ketentuan.

SDA dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Belakangan KPK menjerat SDA dengan sangkaan baru terkait penyalahgunaan dana operasional menteri.


(TII)