Kemendag Minta Pedagang Kenali Pemasok Barangnya

Husen Miftahudin    •    Jumat, 06 Nov 2015 18:49 WIB
kementerian perdagangan
Kemendag Minta Pedagang Kenali Pemasok Barangnya
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait saat menampung aspirasi pedagang Lindeteves Glodok disaksikan Dirjen SPK Kemendag Widodo. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta agar para pedagang lebih mengenali pemasok barang dagangannya. Hal ini agar barang yang didagangkan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan terkait pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

"Pelaku usaha harus taat dan patuh pada ketentuan, baik yang terkait perlindungan konsumen dan kepabeanan, maupun ketentuan lainnya seperti kewajiban label berbahasa Indonesia, SNI, dan kewajiban mengenai identitas pemasok barang yang diperdagangkan," ujar Widodo, dalam acara Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang, dan Penegakan Hukum, di Lindeteves Trade Center (LTC Glodok), Jalan Hayam Wuruk No 127, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2015).

Selain itu, tambah dia, pelaku usaha yang memperdagangkan barang harus mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkan. "Paling tidak harus tahu nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, dan pemasok lainnya. Hal ini bertujuan untuk ketelusuruan barang jika barang tersebut tidak sesuai ketentuan," paparnya.

Aturan lain yang kini terus disosialisasi Kemendag adalah Permendag Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Hal ini mempertegas sistem pengawasan Pos Audit terhadap penerapan label pada barang sebelum diperdagangkan.

"Perubahan ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia semula wajib berlabel bagi barang impor saat memasuki wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Permendag baru ini diubah menjadi ketentuan pencantuman label sebelum barang diperdagangkan di pasar dalam negeri dengan sistem pengawasan post-audit terhadap barang beredar di pasar dan di tempat penyimpanan barang di dalam negeri," pungkas Widodo.


(AHL)