Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia

Surya Perkasa    •    Jumat, 06 Nov 2015 21:18 WIB
ekspansi kelapa sawit
Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia
Seorang pekerja mengumpulkan tandan buah sawit di Pelalawan, Riau. (foto: Antara/Regina Safri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perkebunan Kelapa sawit acapkali menjadi kambing hitam kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Titik api yang muncul bahkan tidak jarang terjadi di lahan konsesi kelapa sawit yang masih dikelilingi hutan.
 
“Beberapa kasus, kita sempat menemukan kebakaran lahan terjadi di sekitar lahan perkebunan sawit yang sedang melakukan ekspansi,” kata manajer kampanye hutan Greenpeace Kiki Taufik dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Media Research Center, kompleks Media Group, Selasa (3/11/2015).
 
Ekspansi lahan dengan menggunakan teknik pembakaran memang menjadi pilihan karena biaya yang jauh lebih kecil dibanding metode pembukaan lahan biasa. Menghemat sumber daya, baik modal maupun manusia, selalu menjadi alasan.
 
“Kita sudah mengembangkan metode tanpa api. Tapi memang memakan waktu yang lama. Sekitar dua tahun,” kata Knowledge Management and Support REDD+ UNDP Roy Rahendra dalam kesempatan yang sama.
 
Kiki memaparkan, setidaknya ada 111.860 titik api yang muncul pada 1 Agustus – 26 Oktober 2015. Sedikitnya, ada 18.203 titik api yang muncul di lahan konsesi kelapa sawit. Sekitar 16 persen dari total titik api yang muncul selama tiga bulan.
 
Anehnya, kebakaran ini juga terjadi di lahan-lahan yang izinnya di moratorium. Lahan-lahan yang tak boleh diganggu “tiba-tiba” terbakar. Dari data yang dimiliki oleh Greenpeace 2.315 titk api terjadi lahan konsesi sawit yang dimoratorium. Sekitar 13 persen titk api di lahan sawit yang ada.
 

 
Dengan pencitraan satelit 51.104 titik api, atau sekitar 46 persennya, berada di Kalimantan Tengah (19.565 titik api) dan Sumatera Selatan (17.175 titik api). Kedua provinsi ini memang merupakan bagian dari wilayah yang banyak memiliki perkebunan kelapa sawit.
 
Aturan pembakaran lahan yang kontradiktif memang banyak dianggap lembaga pemerhati lingkungan sebagai biang keladi. Dalam Undang-Undang 32 tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf (h) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Namun dalam UU 32 tahun 2009 tersebut juga diberi celah untuk melakukan ekspansi lahan dengan menggunakan teknik pembakaran.
 
Pada ayat (2) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing". Pembakaran di lahan 2 hektare mungkin dilakukan oleh satu kepala keluarga. Pasal abu-abu ini memungkin perusahaan nakal untuk melakukan ekspansi dengan biasa murah tanpa mempertimbangkan dampaknya.
 
Aturan pembakaran ini semakin dibuat lemah karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 10/2010 yang mengizinkan pembakaran. Tidak berhenti disana, beberapa Kepala Daerah mengizinkan pembakaran lahan yang berpotensi dijadikan alasan pemilik kebun untuk melakukan ekspansi dengan melakukan pembakaran lewat peraturan daerah yang mereka buat. Contohnya Peraturan Daerah  Kalimantan Tengah yang memberikan izin pembakaran lahan mulai dari 1 hingga 100 hektare.
 
Berawal dari Peluang Usaha
 Pelaku usaha, kelompok birokrat dan LSM pemerhati lingkungan mengakui bahwa lemahnya aturan ini  membuat penegak hukum kesulitan untuk bergerak. Setidaknya lebih dari 200 kasus ditangani pihak berwajib. Namun Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Suprihatna merasa ada mafia lahan yang bergerak di belakang pelaku pembakarang.
 
“Karena apa? Untuk berinvestasi di kegiatan budidaya (sawit) itu kan investasinya cukup besar," kata dia.
 
Purwadi sendiri mengakui bahkan pembakaran acap terjadi. Ada pengusaha nakal, baik sawit atau komoditas hutan lain, yang melakukan pembakaran tahun ini. “Tapi walaupun ada pengusaha yang menyebabkan kebakaran hutan terjadi, bukan berarti bahwa pengusaha perkebunan yang melakukan semua pembakaran itu. Kebakaran ini justru harus dilihat secara komprehensif,” kata Purwadi.
 
Atas kebakaran hutan yang terjadi tahun ini membuat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mencabut izin 1 perusahaan. Selain itu ada 20 perusahaan yang diberi sanksi administrasi.
 
Ekspansi besar-besaran sawit di Indonesia ini sendiri tidak terlepas dari besarnya potensi yang dimiliki sawit. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang memikili nilai cukup tinggi.
 
Seorang petani sawit dengan biaya produksi Rp9,7 juta hektare dapat meraih pendapatan Rp17 juta per hektare. Jika dibandingkan angka tersebut dinamis tergantung kebutuhan dunia. Pada tahun 2012 petani bisa meraup pendapatan Rp19 juta, serta Rp 25 juta pada tahun 2013. Selain itu tanaman sawit juga memiliki umur yang cukup panjang. Sawit dapat dipanen setelah berumur 3-4 tahun hingga berusia sekitar 20 tahun.
 
Keuntungan yang sangat menjajikan dari sawit ini membuat banyak perkebunan sawit bermunculan. Sejak tahun 1995, lahan-lahan sawit baru bermunculan. Baik yang dibuka oleh swasta ataupun perkebunan milik rakyat.
 
Rataan perkebunan kelapa sawit hingga kini banyak terfokus di pulau Sumatera dan Kalimantan. Areal lahan perkebunan kelapa sawit di kedua pulau ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan janji kehidupan yang lebih layak dari kelapa sawit ini juga dilirik rakyat, tidak hanya pengusaha bermodal besar.
 
Hal ini terlihat dari semakin luasnya areal perkebunan sawit yang ada di Indonesia.

 

Pertumbuhan sawit ini bahkan lebih cepat dibanding dengan tanaman industri lain. Sawit adalah jenis tanaman industri yang areal lahannya terus bertumbuh pesat jika dibandingkan dengan tanaman jenis lain.
 
Pelaku yang bermain di ini juga terus bertambah jika dibandingkan dengan industri dan komoditas lain. Tahun 2014 saja, tercatat ada 1601 perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang ini.
 

Perusahaan sawit yang semakin bertambah banyak ini juga terus melakukan ekspansi besar-besaran. Sebanyak 1.601 perusahaan ini juga melakukan perluasan lahan di seluruh Indonesia. Bahkan tidak sedikit konsesi lahan sawit ini juga tumpang tindih dengan perkebunan lain dan hutan lindung.
 
“Kalau semisalnya lihat peta konsensi lahan, Kalimantan sudah dipenuhi konsesi. Bahkan ada konsesi sawit yang tumpang tindih dengan hutan dan konsesi lain. Sayangnya pemerintah semakin tertutup soal konsesi ini,” kata Kiki.
 
Ekspansi besar-besaran saat ini masih fokus di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sekitar 95 persen areal lahan perkebunan sawit yang dimiliki swasta berada di dua pulau ini. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, total lahan yang dimiliki perusahaan besar di wilayah Sumatera pada tahun 2015 naik 10,6 persen dibanding tahun 2013.
 
Lahan di Kalimanta juga bertambah sekitar 10,63 persennya menjadi 2,6 juta hektare pada 2015. Padahal pada tahun 2013 luas perkebunan sawit milik perusahaan swasta hanya 2,4 juta hektare.
 


Walau perkebunan sawit masih fokus ke pulau Kalimantan dan Sumatera, tidak tertutup kemungkinan ekspansi sawit dilakukan di daerah-daerah lain. Apalagi perusahaan dan lahan yang dibuka di Papua semakin bertambah.
 
“Jangan sampai kecolongan. Biasanya Papua yang lahan gambutnya tidak kebakaran, sekarang terbakar,” kata Ketua Umum Yayasan Green Network Indonesia Transtoto Handadhari.
 
Sawit Indonesia, Dominasi Perusahaan Besar dan Asing
 
Ekspansi besar-besaran perkebunan sawit ini sayangnya tidak seluruhnya dikuasai oleh perusahaan lokal. Jumlah perusahaan yang bermain di dalam Industri sawit pun sangat banyak dan sangat sulit untuk dideteksi.
 
Tidak sedikit perkebunan yang sulit diketahui perusahaan yang mengelola. Selain ada perusahaan swasta yang memakai kedok perkebunan rakyat, Izin Usaha Perkebunan yang mereka miliki pun kadang tak ada.
 
Greenpeace yang mencoba menelusuri perusahaan-perusahaan yang ada, berhasil mendeteksi sekitar 704 perusahaan yang ada. “Data yang kita miliki memang jauh dari kesempurnaan. Karena pemerintah masih menutup diri untuk membuka data terkait pengusahaan hutan dan lahan di Indonesia,” keluh Jurukampanye Hutan Greenpeace Teguh Surya.
 
Dari 704 perusahaan yang ada, setidaknya ada 94 perusahaan sawit yang dimodali asing. Sebanyak 440 perusahaan sawit mendapat suntikan modal dalam negeri. Sementara itu ada 144 perusahaan lokal yang tidak dimodali asing.
 
Walau demikian beberapa perusahaan lokal tersebut memiliki asosiasi dengan perusahaan asal Malaysia dan Tiongkok.



Hingga data tahun Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2013, posisi puncak produsen CPO Indonesia dipegang oleh Sinarmas Group dengan jumlah produksi 15.000 ton per hari. Sedangkan luas lahan yang mereka miliki pada tahun itu mencapai 320 ribu hektare. Posisi kedua dipegang oleh Wilmar Internasional Group yang memproduksi 7.500 ton CPO per hari dengan luas lahan yang terdaftar seluas 210 ribu hektare.
 
Sementara itu berdasaarkan luas lahan, Salim Group yang menaungi PT Salim Plantations, Indofood Group, dan IndoAgri memiliki lahan terluas. Tercatat pada tahun 2013, luas lahan yangdikuasai mencapai 1.155.745 hektare. Disusul oleh Sinarmas Group dan Wilmar International Group. Walau demikian lahan yang sawit yang ditanami group raksasa Salim belum sepenuhnya ditanam.
 
Perusahaan asing dari Malaysia dan Tiongkok juga membidik untuk membangun perkebunan sawit di Indonesia karena masih banyaknya lahan potensial di Indonesia. Ditambah lagi Indonesia memiliki target untuk semakin menguasai pasar CPO dunia. Pemerintah saat ini juga telah menargetkan produksi CPO Indonesia naik menjadi 40 juta ton pada 2020.
 
Namun layakkah Indonesia terus memperluas perkebunan sawitnya?
 
Volume ekspor CPO dari tahun ke tahun memang memiliki kecenderungan terus bertambah seiring dengan bertambahnya volume ekspor. Ekspor CPO juga terus memberikan devisa bagi Indonesia. Pada tahun 2013, CPO memberi tambahan devisa sebesar USD 22,2 miliar. Potensi ini juga kemungkinan akan memberi Indonesia devisa yang lebih besar jika ekspansi sawit dilakukan besar-besaran.
 
                                
“Tapi itu cuma di statistik PDB semata,” kritik pengamat ekonomi politik dari Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia (Puspol Indonesia) Kusfiardi.
 
CPO tidak akan memberikan dampak yang besar bagi kepentingan Indonesia karena dari nilai bisnis yang fantastis, negara hanya mendapat pemasukan dari biaya Izin Usaha Perkebunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB), dan Pajak Ekspor. Jika ada tambahan, hanya berbentuk provisi dan pendapatan negara bukan pajak lain yang nilainya tidak sebanding dengan nilai industri CPO.
 
Pendapatan itu juga sangat fluktuatif dan tidak pasti. Contohnya pajak ekspor CPO, yang kini bernama bea keluar CPO. Saat ini Indonesia tidak mendapat pemasukan bea keluar karena saat ini dipatok sebesar 0 persen. Sementara itu, pemasukan dari BPHTB dan PBB juga tidak maksimal.
 
Sementara itu Indonesia hanya mendapat pemasukan sekitar belasan hingga puluhan triliun tiap tahunnya, Indonesia terancam potensi kerusakan lingkungan yang cukup besar. Indonesia mulai kehilangan hutan-hutan alami dan lahan gambut karena ekspansi hutan tanaman industri. Bahkan tiap tahunnya Indonesia dihadapkan ke permasalahan lingkungan seperti kabut asap dan kebakaran hutan.
 
Senator asal Riau Usman Abdul Gafar mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan moratorium izin kelola karena banyaknya masalah. Wakil ketua Pansus Asap DPD RI ini ingin pemerintah mengkaji kembali perangkat aturan yang ada.
 
“Moratorium perlu dikeluarkan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga harus segera disahkan. Selama ini kita tidak memiliki RTRW yang jelas. Akhirnya banyak tumpang tindih antara lahan perkebunan, hutan lindung, dan lahan gambut. Selain itu kita perlu memperkuat penegakan hukum karena sudah 18 tahun asap mengancam kita karena (ekspansi) perkebunan,” kata Gafar.
 
Selain itu pemerintah juga harus segera menyiapkan kerangka kerja Industri sawit nasional. Kusfiardi menilai, Indonesia hanya bergantung kepada ekspor komoditas baku CPO. Padahal dengan besarnya produksi CPO dalam negeri, Indonesia bisa menguasai produk-produk turunan CPO.
 
“Industri manufaktur berbahan baku CPO harus segera dibangun secara masif di Indonesia. Selama ini Indonesia kan hanya menjual bahan baku, kemudian membeli barang jadi dari luar negeri. Kita justru rugi. Kalau semisalya kita bisa produksi bahan setangah jadi atau barang jadi kan nilai bagi negara semakin baik,” kata Kusfiardi.
 
Setelahnya, Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi agar penghasil CPO dan komoditas turunan dimanfaatkan untuk produksi dan kebutuhan dalam negeri. Baru setelahnya di ekspor ke luar negeri dalam bentuk barang jadi aatau bahan setengah jadi. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya bergantung kepada CPO dan harga sawit yang banyak terpengaruh harga internasional.
 
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan IndonesiaPurwadi Suprihanto juga mengatakan hal yang senada. Indonesia harus memikirkan bagaimana melindungi kepentingan nasionalnya dari serangan dunia Internasional. Sebab saat ini
 
“Persaingan dunia internasional yang harus kita pikirkan. Apalagi sudah banyak negara yang menerapkan hambatan non-tarif (non-tariff barier) untuk komoditas unggulan kita,” kata Purwadi.
 
 


(ADM)