Ajuan Kasasi, Kubu Agung Disebut Telah Menghina JK

Arga sumantri    •    Sabtu, 07 Nov 2015 20:38 WIB
golkar
Ajuan Kasasi, Kubu Agung Disebut Telah Menghina JK
Bambang Soesatyo (kiri) dan Ade Komarudin (kanan) di Gedung DPR, Rabu (17/12/2014). MI/Mohammad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kisruh Partai Golkar terus berlanjut setelah kubu Agung Laksono mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung. Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun mengecam keras langkah Agung Laksono.

"Langkah tersebut jelas menunjukan mereka tidak memiliki itikad baik terhadap masa depan partai yang sudah membesarkannya dengan berbagai jabatan publik, jabatan politik dan kekuasaan," kata Bamsoet dalam keterangan kepada Metrotvnews.com, Sabtu (7/11/2015).

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai langkah Agung secara tidak langsung telah menghina Jussuf Kalla sebagai penggagas rekonsiliasi. Bamsoet juga menyebut langkah Agung Laksono yang mengajukan kasasi, bak 'menjilat ludah sendiri'.

"Langkah mereka mengajukan Kasasi dan PK itu sama saja dengan melempar kotoran ke muka Pak JK yang kemarin mereka puji-puji sebagai penggagas rekonsilasi. Dalam sambutan, Agung Laksono kemarin menyatakan tidak akan menempuh lagi jalur hukum karena lebih memilih rekonsilasi," ungkap Bamsoet.

Pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Kasasi diajukan ke Pengadilan Tinggi setelah kedua pihak Golkar, yaitu Kubu Agung dan kubu Ical tidak mencapai kata sepakat usai mengadakan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) pada Minggu 1 November pekan lalu.

"Tanggal 2 November, (ajukan) kasasi atas putusan pengadilan tinggi DKI," kata Ketua DPP Bidang Hukum Golkar Munas Ancol, Lawrence Siburian, Kamis 5 November.

Kubu Agung menilai terdapat kesalahan dalam gugatan di pengadilan tinggi Jakarta yang dimenangkan kubu Ical. Kesalahan terletak pada judul yang tidak sesuai dengan isi gugatan. Selain itu, menurut kubu Agung, sengketa kepengurusan mestinya diselesaikan di Mahkamah Partai.

"Kita harapkan dibatalkan, karena itu bukan tempatnya untuk mengadili sengketa kepengurusan partai. Itu tempatnya di Mahkamah partai sesuai Undang Undang Parpol," ungkap Lawrence.


(AZF)