5 Poin Kesepakatan DPD Partai Golkar Kubu Agung Laksono Terkait Putusan MA

Wanda Indana    •    Minggu, 08 Nov 2015 19:24 WIB
kisruh golkar
5 Poin Kesepakatan DPD Partai Golkar Kubu Agung Laksono Terkait Putusan MA
Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono (kedua kanan). Foto: MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Forum Silaturahmi Daerah dari DPD Partai Golkar kubu Agung Laksono menggelar pertemuan di Surabaya 4 November lalu. Pertemuan itu menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik Partai Golkar.

Ketua Forum Silaturahmi Daerah, Gusti Iskandar Alamsyah mengungkapkan, ada 5 poin kesepakatan dalam pertemuan yang digelar DPP Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Pertemuan itu digelar untuk menjaga eksistensi Partai berlambang pohon beringin itu dalam kancah perpolitikan tanah air.

"Dikhawatirkan Partai Golkar sebagai aset bangsa secara perlahan akan kehilangan jati diri dan idealisme. Oleh karena itu kita semua tidak ingin hal itu terjadi," kata Gusti dalam keterangan persnya di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Berikut 5 poin kesepakatan DPD Partai Golkar se-Indonesia terkait putusan MA.

1. Kami berketetapan hati dan menyakini sepenuhnya bahwa Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusional sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik di tubuh partai golkar. Oleh karena itu kami mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan MUNAS sesegera mungkin sesuai dengan amanat mahkamah Partai Golkar.

2. Bahwa sebelum digelar musyawarah nasional (Munas) kami meminta DPP Partai  Golkar menyelenggarakan rapat pimpinan nasional sebagai Forum pengambilan Golkar keputusan setingkat di bawah Munas yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan kebijakan strategis organisasi dengan sekaligus melibatkan Dewan Pimpinan Daerah.

3. Mendesak DPP untuk terus mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Menyerukan pada seluruh kekuatan partai golkar, khususnya pada jajaran Dewan Pimpinan Pusat untuk terus memelihara ide dan cita-cita partai Golkar sebagai basis Pimpinan moral dan etika kader dalam membangun partai golkar, dengan mengedepankan cara-cara yang demokratis, etis dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan. Dalam kami akan selalu setia mengawal DPP dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi.

5. Menyerukan kepada Dewan Pimpinan Partai disemua Tingkatan agar terus mencermati berbagai pemberitaan terutama paska putusan kasasi Mahkamah Agung yang menampakan gejala penggiringan opini menyesatkan. Oleh Karena itu sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami serukan tingkatkan terus komunikasi dan koordinasi antara lain melalui suatu wadah Forum Silaturahmi Daerah.


(DRI)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

10 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA