Hikmahanto: 'Waiting in the White House Lobby' Berisi Spekulasi

Fajar Nugraha    •    Senin, 09 Nov 2015 10:07 WIB
kemenlu
Hikmahanto: 'Waiting in the White House Lobby' Berisi Spekulasi
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bila mencermati apa yang disampaikan Michael Buehler terkait artikelnya yang berjudul 'Waiting in the White House Lobby,' yang didasarkan pada dokumen Services Agreement antara Pareira International Pte Ltd dan R & R Partners, maka banyak informasi yang tidak tepat bila digabung dengan ilmu mencocokkan.

Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Senin (9/11/2015). Komentar ini terkait tudingan adanya jasa konsultan dalam melobi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada 25-27 Oktober 2015. 

Informasi pertama yang tidak tepat adalah, dalam dokumen tidak ada satu kata pun yang merujuk pada Pemerintah Indonesia. 

Kedua, dokumen tidak menyebut bagaimana hubungan Pareira International Pte Ltd dengan Pemerintah Indonesia. Michael menyimpulkan dokumen ini seolah atas permintaan Pemerintah Indonesia. Padahal, bisa saja Pareira International Pte Ltd disewa pebisnis Indonesia.

Ketiga, rujukan terkait ruang lingkup kerja dari lobbyist -- yang disebut dalam perjanjian sebagai konsultan -- tidak merujuk pada pertemuan Presiden RI dengan Presiden AS.

Dalam ruang lingkup perjanjian ada tiga hal, yaitu mengatur pertemuan dengan para pejabat, baik di legislatif maupun pemerintah. Kedua, menyampaikan isu-isu saat legislatif dan pemerintah (joint sessions) bertemu. Ketiga, mengidentifikasi dan bekerja dengan tokoh berpengaruh di AS. Ruang lingkup pekerjaan ini seolah berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke AS.

"Kemungkinan Michael merangkai artikelnya antara Services Agreement dengan informasi yang didapat dari berbagai pihak dari Indonesia. Atas dasar ini, argumentasi yang hendak disampaikan adalah Presiden Jokowi tidak memegang kendali terhadap pemerintahan," kata Hikmahanto.

Padahal, apa yang disampaikan Michael banyak spekulasinya dan bertentangan dengan norma diplomasi antar negara. 

Untuk kunjungan antar kepala pemerintahan dan kepala negara tidak dikenal 'broker' untuk mempertemukan. Semua diatur melalui channel-channel diplomatik dan pemerintahan.

"Cerita tentang ketidakharmonisan antara Menkopolhukam dan Menlu tidak didasarkan pada analisis ilmiah, melainkan gosip-gosip politik yang mungkin didapat Michael Buehler dari media dan teman-temannya di Indonesia," tutur Hikmahanto.

Prematur bila Michael mengaitkan Pareira, seorang warga negara Singapura yang mempunyai koneksi dengan para pejabat di Indonesia, bahwa dirinya disewa Pemerintah Indonesia. Karena bila melihat Services Agreement, tidak ada rujukan kata Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kedubes Indonesia di Inggris dapat meminta klarifikasi dari Michael. Klarifikasi ini bisa diminta melalui Universitas di mana Michael bekerja. Ini perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi kredibilitas Universitas tersebut, meski Michael mempunyai kebebasan akademik.

Kemenlu RI sudah membantah tudingan adanya konsultan dalam kunjungan Jokowi ke AS. Menlu Retno menegaskan kunjungan Jokowi didasarkan undangan Presiden Barack Obama dalam KTT APEC 2014 di Beijing. Seluruh persiapan kunjungan dilakukan Kemenlu dan kementerian terkait, dengan dipimpin langsung Menlu Retno.


(WIL)