Ahok Revisi Pergub Soal Demo

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merevisi Peraturan Gubernur Nomor 228 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Perubahan dilakukan pada redaksional lokasi berunjuk rasa.
 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) DKI Ratiyono mengatakan, revisi dilakukan Gubernur Jumat lalu. Revisi dilakukan pada pasal “Dalam rangka pengendalian menyampaikan pendapat di muka umum Pemda DKI mengatur hanya boleh dilakukan di tiga tempat”.
 
"Diubah (redaksionalnya) Menjadi Pemda menyediakan tiga tempat di lokasi tersebut. Jadi, negara menyediakan tempat untuk mereka berdemo. Kata ‘hanya’ di kalimat tersebut kita hilangkan," kata Ratiyono saat dihubungi, Senin (9/11/2015).
 
Pemprov DKI tidak merevisi Pergub Nomor 228 tersebut secara signifikan. Dalam menyusun aturan itu Pemprov DKI mengacu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Termasuk mempertibangkan efek yang ditimbulkan oleh unjuk rasa.
 
UU itu menyebutkan ada beberapa tempat yang perlu dihindari saat melakukan demonstrasi. "Jangan di tempat yang dilarang, seperti Istana yang harusnya (demo) 100 meter dari Istana. Jadi Pergub ini memastikan perekonomian tidak lumpuh waktu demo," kata Ratiyono.
 
Ratiyono menegaskan, ada empat hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. "Tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, tidak boleh mengganggu lingkungan, tidak boleh memaksakan kehendak dan tidak boleh mengganggu keamanan negara," tandas dia.
 
Dalam Pergub disebutkan tiga lokasi unjuk rasa, yakni di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR, dan silang selatan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
 
Sesuai Pergub itu, pengunjuk rasa yang beraksi di Istana atau Balai Kota Jakarta akan diarahkan ke Monas. Sementara itu, pengunjuk rasa yang berorasi di gedung DPR atau kementerian diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR.
 
Waktu unjuk rasa pun ditetapkan, pukul 06.00-18.00 WIB. Aparat penegak hukum dapat menindak tegas demonstran yang melanggar peraturan itu.
 
Pengunjuk rasa dilarang membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel. Pergub juga mengatur mediasi antara pemerintah dan perwakilan demonstran. Perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah dibatasi hanya lima orang.
 
Sebelumnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait pengendalian penyampaian pendapat.
 
Dalam surat terbuka tersebut, Kontras menolak Pergub karena dinilai tidak telah menciderai hak asasi warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi. Pergub itu juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin antikritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi melalui ruang publik.


(FZN)