Pemerintah Perlu Serius Cegah Kebakaran Hutan

Angga Bratadharma    •    Senin, 09 Nov 2015 16:41 WIB
asap
Pemerintah Perlu Serius Cegah Kebakaran Hutan
Ilustrasi (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah terus berupaya menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi sampai sekarang ini, mengingat dampak kerugianya cukup signifikan. Langkah masyarakat melakukan pembakaran untuk membuka lahan guna menanam sejumlah tumbuhan, utamanya kelapa sawit ditenggarai jadi salah satu persoalan utama.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov Jambi), total luas lahan yang terbakar sampai dengan 29 Oktober 2015 adalah sebanyak 19.528 hektare (ha). Secara rinci, hutan yang terbakar sebanyak 7.221 ha atau setara 37 persen dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) yang terbakar sebanyak 12.307 ha atau setara 63 persen.

Pemprov Jambi telah melakukan berbagai macam cara untuk mencegah terjadinya kebakaran di waktu-waktu mendatang, pertama pembuatan kanal blocking. Kedua, larangan pemberian izin pemanfaatan lahan gambut. Ketiga, mewajibkan kepada perusahaan yang telah mendapat izin untuk membuat kanal blocking.

Keempat, mencabut izin perusahaan yang tidak membuat kanal blocking dan/atau perusahaan yang sengaja membakar. Kelima, mencabut/merevisi pasar dari regulasi yang mengizinkan pembakaran seluas dua ha. Keenam, memberikan subsidi kepada masyarakat dalam bentuk petisida yang mematikan rumput/belukar.

Untuk menekan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang salah satu perkiraanya untuk menanam kelapa sawit maka pemerintah harus serius menyiapkan strategi penanganan kebakaran utamanya di lahan gambut. Bahkan, strategi itu tidak bisa meniru negara lain mengingat karakteristik lahan gambut di Indonesia berbeda dengan lahan gambut di negara lain.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menampik bila telah terjadi kerusakan ekosistem gambut di Indonesia. Kerusakan fungsi ekosistem gambut terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang salah dengan pemilihan komoditas bisnis yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut.

Hal ini diperparah dengan pengurasan air gambut yang berakibat kekeringan pada gambut dan menjadi pemciu kebakaran. Fakta di lapangan menunjukkan kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun dengan luasan yang selalu bertambah merupakan kenyataan bahwa gambut tidak lagi dalam kondisi alaminya atau sudah mengalami kerusakan.

Mengingat besarnya kerugian akibat kerusakan fungsi ekosistem gambut tersebut, pemerintah untungnya telah berkomitmen melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi ekosistem gambut sampai pada kondisi alaminya. Menjaga kubah gambut sebagai pengendali hidrologi pada satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Adapun upaya pemulihan fungsi ekosistem yang dilakukan pemerintah yaitu melalui restorasi ekosistem gambut, rehabilitasi ekosistem gambut, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada prinsipnya, restorasi ekosistem gambut terdiri dari tiga hal umum, pertama zona lindung dan kubah gambut pada kondisi ideal adalah tempat yang bebas dari pemanfaatan dan bebas dari kanal buatan karena kubah gambut berfungsi sebagai pengatur keseimbangan hidrologi dalam satu KHG.

Kedua, mengembalikan fungsi hidrologis ekosistem gambut terutama pada kubah gambut sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur keseimbangan/pengendali air dalam satu KHG. Ketiga, pada ekosistem gambut lindung yang sudah terlanjur dibudidayakan, restorasi dilakukan dengan penanaman tanaman yang sesuai.

Sementara prinsip dari rehabiligasi ekosistem gambut, yakni pertama pembuatan kanal di zona penyangga perlu memperhatikan syarat dimensi, densitas dan tata letak saluran yang tidak memotong kontur. 

Kedua, pilihan komoditas yang ditanam harus disesuaikan. Ketiga, pada area konsesi yang lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung dan konservasi, pemilihan komoditas terbatas pada jenis-jenis tertentu yang adaptif dan tidak bersifat invasif.

Direktur Eksekutif Asosisasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Suprihanto menilai, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan persoalan kebakaran yang tengah terjadi sekarang ini. Kolaborasi ini penting mengingat persoalan kebakaran ini perlu partisipasi semua pihak terkait.

"Bagaimana pemerintah dan masyarakat berkolaborasi jadi ujung tombak untuk bersama-sama mencari pelaku (pembakaran hutan dan lahan) dan sebagai early warning system. Pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat," ungkap Purwadi, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Media Research Center (MRC), di Kompleks Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 3 November. 

Media Research Center (MRC), lembaga riset di bawah naungan Media Group, membedah akar masalah pemicu kebakaran hutan, pencegahan, dan rehabilitasi lewat focus discussion group, pekan lalu. FGD dihadiri 33 narasumber.
 
Mereka mewakili unsur birokrasi, pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pengusaha, asosiasi, akademisi, LSM, masyarakat adat, dan mahasiswa. Selain menyampaikan narasi umum seputar pembakaran hutan dan lahan, narasumber juga mengisi instrumen yang kemudian diolah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
 
Dari proses AHP, menunjukkan sebanyak 13,9 persen narasumber menyebut pemicu kebakaran hutan terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Sebanyak 13,6 persen narasumber menyebut kebakaran hutan terjadi karena kesalahan pengelolaan lahan gambut dan nongambut. 

Lemahnya penegakan hukum
13.9%
Kesalahan pengelolaan lahan gambut dan non gambut
13.6%
Tidak berjalannya sistem pencegahan dini
12.7%
Penyalahgunaan perizinan
11.4%
Adanya mafia pembakaran hutan
10.9%
Pengetahuan tentang bahaya pembakaran hutan yang belum sampai pada tingkat psikomotorik
9.4%
Internasional ingin bisnis agro industri Indonesia surut
8.2%
Dorongan untuk mendapatkan lahan yang berkualitas
7.5%
Nilai lahan bakar yang lebih mahal dibanding lahan babat
7.2%
Cara pandang yang keliru dalam melihat kearifan lokal
5.3%
 
Untuk solusi jangka pendek, sebanyak 15,1 persen narasumber menyebut solusi jangka pendek dari kebakaran hutan ini adalah moratorium pemberian izin pengelolaan lahan gambut. Sebanyak 12,9 persen narasumber menyebut early warning kebakaran hutan. Sebanyak 12,5 persen narasumber menyebut subsidi dan edukasi kepada petani pengguna lahan babat.
 
Moratorium pemberian izin pengelolaan lahan gambut
15.1%
Early warning kebakaran hutan
12.9%
Subsidi dan edukasi kepada petani pengguna lahan babat
12.5%
Pendampingan petani pengolah lahan gambut dan non gambut
12.4%
Tindak pidana pembakaran hutan disejajarkan dengan terorisme, korupsi, dan narkoba
10.5%
Pengadaan modul dan teknologi deteksi pencegahan dini
10.3%
Judical review uu no 32 pasal 69 tahun 2009 / perpu
8.5%
Pembinaan kepada industri pengguna lahan bakar
7.4%
Pembentukan satgas
7.1%
Lobi ke masyarakat Internasional
3.4%
 
Sementara untuk solusi jangka panjang, sebanyak 13,8 persen narasumber menyebut berantas mafia hutan. Sebanyak 13,5 persen narasumber menyebut pengetatan dan moratorium pemberian izin pengolahan lahan gambut. Sebanyak 11,8 persen narasumber menyebut sanksi kepada industri pengguna lahan bakar (uji kepatuhan). 
 
Berantas mafia hutan
13.8%
Pengetatan dan moratorium pemberian izin pengolahan lahan gambut
13.5%
Sanksi kepada industri pengguna lahan bakar (uji kepatuhan)
11.8%
Pelatihan dan penyediaan teknologi, serta sistem cegah dini
11.2%
Tindak pidana pembakaran hutan dimasukan dalam penegakan hukum berbasis extraordinary crime
11.2%
Mengoptimalkan pengolahan kahan babat
11.0%
Advokasi pengolaan lahan gambut dan non gambut yang benar
9.6%
Advokasi tentang bahaya pembakaran hutan
8.4%
Menghilangkan anggapan bahwa pembakaran hutan adalah kearifan lokal
6.6%
Memperkuat diplomasi luar negeri
3.0%
 
Elisa G Togu Manurung dari Forest Watch berharap agar persoalan kebakaran hutan dan lahan ini tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya. Hal itu wajib bisa direalisasikan mengingat telah banyak diskusi yang dilakukan dan rekomendasi yang diberikan terkait solusi dari kebakaran hutan dan lahan ini.

"Setelah semua kita berdiskusi hal ini (kebakaran hutan dan lahan), apakah ada jaminan dari pemerintah di tahun depan tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan serta asap. Saya mau memastikan bahwa itu tidak akan terjadi lagi," ungkap Elisa, yang juga peserta FGD ini.

Bahkan, ia menilai, ke depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu lagi memberikan izin pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Mereka yang sudah mendapatkan izin tidak ada salahnya kembali dilakukan kajian. Selain itu, perlu ada upaya mitigas risiko dari perubahan iklim yang sama pentingnya dengan restorasi lahan gambut.

"Ppaktek supermasi penegakan hukum juga perlu ada. Kalau ini terus terjadi maka kita lemah. Harus disertai juga tindak pidana yang tinggi sekali dan ada denda yang memulihkan ekosistem lingkungan yang sudah rusak. Itu yang nilainya sangat tinggi sekali dan diharapkan menimbukan efek jera," pungkasnya.


(ABD)