Agar Kebakaran Hutan dan Lahan Tak Berulang

Surya Perkasa, Media Indonesia, Krisiandi    •    Senin, 09 Nov 2015 16:49 WIB
asap
Agar Kebakaran Hutan dan Lahan Tak Berulang
Forum Komunikasi Politeknik Indonesia berunjuk rasa saat mengikuti Car Free Day di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (18/10/2015). Foto: Galih Pradipta/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebakaran hutan parah melanda Indonesia tahun ini. Pemerintah menyebut 1,7 juta hektare hutan dan lahan dilalap api. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendata 2,1 juta hektare yang terbakar.
 
Berbeda dengan dua versi itu, Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia merilis 3,4 juta hektare hutan dan lahan hangus. Perbedaan acuan dan rentang waktu pendataan membuat angka-angka kebakaran lahan dan hutan berbeda.
 
Yang jelas, kebakaran hutan yang melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan itu menimbulkan asap pekat yang mengepung banyak daerah. Asap bahkan memapar Singapura dan Malaysia. Dua Negeri Jiran ini lantang menyuarakan keluhannya.
 
Belakangan diketahui, kebakaran hutan juga melanda Indonesia bagian timur, seperti Maluku dan Papua. Data terakhir, 75 juta jiwa jadi korban kabut asap. Sedikitnya 13 orang meninggal terpicu infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
 
Rakyat mengeluh dan protes. Pemerintah tampak kesulitan memadamkan api yang semakin parah karena El Nino. Kemarau berkepanjangan membuat pemadaman semakin sulit. 

Bantuan luar negeri berdatangan. Namun, bantuan itu juga tak signifikan membantu pemadaman. Hujan yang mengguyur kawasan terpapar asap lebih mendingan.
 
Media Research Center, lembaga riset di bawah naungan Media Group, membedah akar masalah pemicu kebakaran hutan, pencegahan dan rehabilitasi lewat focus discussion group, pekan lalu. FGD dihadiri 33 narasumber.
 

Moratorium pemberian izin pengelolaan lahan gambut
15.1%
Early warning kebakaran hutan
12.9%
Subsidi dan edukasi kepada petani pengguna lahan babat
12.5%
Pendampingan petani pengolah lahan gambut dan non gambut
12.4%
Tindak pidana pembakaran hutan disejajarkan dengan terorisme, korupsi, dan narkoba
10.5%
Pengadaan modul dan teknologi deteksi pencegahan dini
10.3%
Judical review uu no 32 pasal 69 tahun 2009 / perpu
8.5%
Pembinaan kepada industri pengguna lahan bakar
7.4%
Pembentukan satgas
7.1%
Lobi ke masyarakat Internasional
3.4%
Solusi Jangka Pendek Hasil AHP FGD 'Solusi Titik Api'
 
Mereka mewakili unsur birokrasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pengusaha, asosiasi, akademisi, LSM, masyarakat adat, dan mahasiswa. Selain menyampaikan narasi umum seputar pembakaran hutan dan lahan, narasumber juga mengisi instrumen yang kemudian diolah dengan metode analytical hierarchy process (AHP).
 
Dari proses AHP, untuk solusi jangka pendek, narasumber memilih moratorium pemberian izin pengelolaan lahan gambut (15,1 persen) sebagai prioritas utama, lalu deteksi dini kebakaran hutan (12,9 persen) dan edukasi kepada petani pengguna lahan babat (12,5 persen).
 
Kemudian pendampingan petani gambut dan non gambut (12,4 persen), disusul tindak pidana pembakaran hutan disejajarkan dengan terorisme, korupsi dan narkoba (10,5 persen), dan pengadaan modul dan teknologi deteksi pencegahan dini (10,3 persen).
 
Empat yang terakhir adalah judicial review UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau perppu (8,5 persen), pembinaan kepada industri pengguna lahan bakar (7,4 persen), pembentukan satgas (7,1 persen) dan lobi ke masyarakat internasional (3,4 persen).    
 
Mereka yang hadir dalam FGD antara lain Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Pejabat Gubernur Jambi Irman, pakar ekologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tjut Sugandawaty Djohan, anggota DPR Daniel Johan, Ketua Forest Watch Elisa Togu Manurung dan banyak lagi.
 
Alex dan Irman sepakat harus ada revisi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. UU ini lah yang memuat izin membakar. 
 
Pasal 69 ayat (1) huruf (h) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".
 
Lalu, ayat (2) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing".
 
Dalam penjelasannya, "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya".
 
Namun revisi jangan sampai membuat masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian. Juru Bicara Kantor Wakil Presiden Husain Abdullah menyampaikan, pola masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau pola ini tiba-tiba disetop, tentu menghalangi masyarakat mendapat penghasilan.
 
"Jangan sampai (revisi undang-undang) mengabaikan kepentingan masyarakat tradisional. Kalau memang mau direvisi penting juga untuk melindungi masyarakat tradisional yang hidupnya dari situ," kata Husain kepada Metrotvnews.com.
 
Anggota DPD asal Riau Abdul Gafar Usman mendesak agar moratorium izin pengelolaan lahan gambut segera diberlakukan. "Izin untuk segera diaudit. Perusahaan yang ada di moratorium (izin pembukaan lahannya) kemudian diaudit, apakah dia telah melaksanakan sesuai dengan izin atau tidak," ujar Gafar.
 
Sementara Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Kiki Taufiq menuturkan moratorium sebetulnya sudah pernah diterbitkan. Namun pembukaan lahan dengan cara dibakar terus terjadi. Sebanyak 31 persen titik api yang terjadi 1 Agustus-26 Oktober 2015 justru terjadi di lahan moratorium.


 Suasana pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Solusi Titik Api di Gedung Media Group, Jakarta, Selasa (3/11/2015). Foto: Arya Manggala/MI 
 
“Sebenarnya yang kita butuhkan bukan inpres yang moratorim seperti itu. Tapi jauh lebih kuat lagi. Jadi bentuknya harus lebih tinggi dari inpres. Misalnya perpres atau undang-undang. Ini yang penting,” tegas Kiki.
 
Selain segera mengeluarkan moratorium, aturan pemberian izin pembakaran lahan dan pemberian izin alih fungsi hutan juga mesti dikaji. Pemerintah, pihak terkait dan LSM harus memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat pertanian.
 
"Kemudian perusahaan yang sudah ada di situ, kalaupun dikasih izin lagi, harus ada syarat minimal yang harus dipenuhi. Termasuk bagaimana dia merancang sekat kanal di dalamnya. Jadi harus tahu persis dari awal. Saya kira ini juga bisa diturunkan dalam peraturan berikutnya,” ujar pakar lahan gambut Budi Indra Setiawan.
 
Masalahnya, jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kerta Indonesia (APKI) Liana Bratasida, sampai kini pemerintah belum mengeluarkan peta lahan gambut. Padahal peta tersebut penting dan sudah disepakati semua stakeholder. 

"Tolong peta gambut diselesaikan agar menjadi pegangan semua pihak, mulai pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku kebijakan lain," ujar Liana.
 
Pakar ekologi Universitas Gadjah Mada Tjut Sugandawaty Djohan menilai, kegiatan membuka lahan untuk menanam sawit mesti dihentikan. Sudah saatnya Indonesia mengembalikan tata ruang hutan demi keberlanjutan ekosistem, termasuk keberlanjutan sumber daya alam, guna menopang perekonomian.
 
"Kita harus menghentikan penanaman kelapa sawit. Harusnya tata ruang ini kita kembalikan. Hutan harus kita fungsikan kembali," ujar Tjut.
 
Sementara untuk solusi jangka panjang, para peserta FGD memilih langkah pemberantasan mafia hukum (13,8 persen), lalu pengetatan dan moratorium pemberian izin pengolahan lahan gambut (13,5 persen) dan sanksi kepada industri pengguna lahan bakar (uji kepatuhan) sebanyak 11,8 persen. (Lihat grafis)
 

Berantas mafia hutan
13.8%
Pengetatan dan moratorium pemberian izin pengolahan lahan gambut
13.5%
Sanksi kepada industri pengguna lahan bakar (uji kepatuhan)
11.8%
Pelatihan dan penyediaan teknologi, serta sistem cegah dini
11.2%
Tindak pidana pembakaran hutan dimasukan dalam penegakan hukum berbasis extraordinary crime
11.2%
Mengoptimalkan pengolahan kahan babat
11.0%
Advokasi pengolaan lahan gambut dan non gambut yang benar
9.6%
Advokasi tentang bahaya pembakaran hutan
8.4%
Menghilangkan anggapan bahwa pembakaran hutan adalah kearifan lokal
6.6%
Memperkuat diplomasi luar negeri
3.0%
Solusi Jangka Panjang Hasil AHP FGD 'Solusi Titik Api'
 
Manajer Kampanye Eknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kurniawan Sabar mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air telah berlangsung puluhan tahun dilakukan secara masif dan sistematis. Penegakan hukum harus menjadi prioritas untuk memastikan aktor pembakar hutan bisa mendapatkan sanksi, baik sanksi administrasi, pidana maupun pemulihan lingkungan.


(KRI)

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

15 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pah…

BERITA LAINNYA