Idrus Marham: Munas Golkar Tidak dalam Waktu Dekat

Astri Novaria    •    Senin, 09 Nov 2015 18:26 WIB
golkar
Idrus Marham: Munas Golkar Tidak dalam Waktu Dekat
Idrus Marham. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar usai silaturahmi nasional masih jadi polemik. Ada pihak yang menghendaki munas digelar tahun ini, di sisi lain ada pihak yang menganggap munas seharusnya digelar pada 2019. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, menegaskan pihaknya tidak sepakat Munas dihelat dalam waktu dekat. "Tidak lah. Itu nanti saja. Kita tunggu lima tahun lagi. Sesuai dengan AD/ART, Munas digelar lima tahun sekali," ujar Idrus saat dihubungi, Senin (9/11).

Menurut Idrus, seluruh pihak seharusnya mengacu pada keputusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Golkar ke Munas 2009 di Pekanbaru, Riau. Dan kepengurusan yang sah, kata Idrus, tak menghendaki munas digelar dalam waktu dekat. 

"Dasar aturannya harus jelas. Munas itu tahun 2019," jelasnya.

Idrus juga menyampaikan proses rekonsiliasi terus diupayakan oleh kedua pihak yang berselisih di Partai Golkar. Saat ini, baik Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono, berkampanye bersama untuk Pilkada 2015.

"Keduanya sudah mulai kampanye bersama di Karangasem, Bali, kemarin. Kampanye itu upaya kita ke arah penyatuan," paparnya.

Setelah Bali, kedua pucuk pimpinan tersebut dijadwalkan akan berkampanye di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Harapannya, dengan sering muncul ke hadapan publik, proses rekonsiliasi dapat tercapai.

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, menduga konflik internal Partai Golkar belum menemukan titik terang. Itu karena Agung Laksono menginginkan  jabatan wakil ketua umum merangkap ketua harian dalam kepengurusan.

"Saya menduga ini karena permintaan jabatan Wakil Ketua Umum merangkap Ketua Harian tidak sepenuhnya direspons," ujarnya.

Bambang mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika Agung menghendaki jabatan Wakil Ketua Umum Partai. Namun, sambung dia, kubu Aburizal tidak bisa melepas posisi Ketua Harian Partai hasil Munas Bali yang kini dijabat MS Hidayat. 


(KRI)