Kapolri Diminta Revisi Isi SE Ujaran Kebencian

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 10 Nov 2015 17:02 WIB
ujaran kebencian
Kapolri Diminta Revisi Isi SE Ujaran Kebencian
Asep Komarudin (paling kanan), Putri Kanesia (kedua dari kanan) dan Miko Ginting (ketiga dari kanan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri diminta merevisi Surat Edaran Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Isi SE tersebut dianggap telah melenceng dari makna sebenarnya.
 
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bidang Pers Asep Komarudin mengatakan, masuknya Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencemaran Nama Baik pada SE Kapolri tersebut menjadi alat melawan kritik masyarakat.
"Mabes Polri memasukan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam SE itu. Muncul ada dugaan ini digunakan untuk lawan kritik, karena pasal itu sering digunakan untuk membungkam kritik," kata Asep dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jalan Kramat Raya II, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2015).
 
Menurut dia, langkah kepolisian yang memasukan pasal tersebut akan mengancam kebebasan berekspresi seseorang. "Kita sepakat ujaran kebencian perlu diatur. Bukan di Indonesi saja, di negara lain juga mengatur. Tetapi pengaturannya harus jelas diatur dalam UU, tidak diatur dengan multitafsir. Jangan samapi menghancurkan kebebasan berekspresi itu sendiri," ujarnya..
 
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti merevisi SE tersebut. Menurut dia, SE itu adalah langkah maju Polri, namun SE itu tercederai dengan munculnya pasal yang tidak sejalan dengan SE itu sendiri.
 
"Di satu sisi surat edaran ini sudah cukup baik. Karena ada banyak kerusuhan dari Ujaran kebencian seperti di Tolikara dan Aceh. Tapi ketika pasal penghinaan dari pasal 310 dan 311 KUHP masuk ke SE, maka menjadi multitafsir," kata Miko.
 
Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia menilai isi SE itu tidak seluruhnya salah. Beberapa isi SE tersebut memang dibutuhkan masyarakat.
 
"Kapolri harus merevisi beberapa pasal yang tidak tepat dan menghilangkan pasal yang menghilangkan makna Ujaran kebencian itu sendiri. Jadi kepolisian di lapangan tidak kesulitan bertindak," ujarnya.


(FZN)