APBD Diharapkan Bisa Berkontribusi untuk Dana Desa

   •    Selasa, 10 Nov 2015 20:10 WIB
dana desa
APBD Diharapkan Bisa Berkontribusi untuk Dana Desa
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. ANTARA FOTO/Dewi Fajriani

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meminta pemerintah daerah mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu pemerintah pusat dalam meningkatkan jumlah alokasi Dana Desa.

"APBD juga perlu sumbang dana desa, jangan hanya pusat. Harusnya ada belanja modal dari APBD untuk dana desa," kata Mardiasmo sesuai Rakornas LPSE, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2015).

Menurut Mardiasmo, kontribusi dari APBD akan signifikan untuk meningkatkan alokasi Dana Desa. Dia melihat efektivitas anggaran daerah juga akan lebih terjaga jika terdapat "realokasi" dari APBD ke Dana Desa.

"Belanja modal di APBD juga seharusnya ada yang masuk Dana Desa," ujarnya.

Usulan tersebut merupakan salah satu hasil evaluasi mengenai Dana Desa yang sedang dilakukan pemerintah pusat.  Dalam APBN-P 2105, pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp20,7 triliun untuk sekitar 74 ribu
sasaran desa. Dengan jumlah alokasi tersebut, masing-masing desa mendapatkan alokasi rata-rata Rp250 juta-Rp350 juta.  Jumlah per desa itu belum sesuai dengan komitmen awal pengalokasian Dana Desa yang sebesar rata-rata Rp1,4 miliar per desa.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), besaran alokasi Rp1,4 miliar per desa dapat direalisasikan secara bertahap

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, mengklaim pihaknya sudah berupaya menganggarkan dari APBD untuk keperluan pembangunan desa sejak 2008. Alam mengatakan dana desa yang berasal dari APBD itu disalurkan ke 2000 desa di 12 kabupaten/kota.

"Ini kan kewajiban, bukan beban. Beban itu jika di APBD ada anggaran yang sasaran tak jelas dan nyata," kata dia.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dari total alokasi Dana Desa, baru sekitar Rp4,9 triliun yang benar-benar terealisasi ke desa.

Sisa dana tersebut, kata Bambang, hingga kini masih mengendap di kas kabupaten. Dana yang menganggur itu tidak bisa dimanfaatkan pemerintah kabupaten, sehingga kalau tidak terserap akan kembali ke kas negara.



(SAW)