Pergub Unjuk Rasa Dinilai Mengekang Demokrasi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 10 Nov 2015 21:20 WIB
ahok
Pergub Unjuk Rasa Dinilai Mengekang Demokrasi
Unjuk rasa di depan Gedung DPR. Foto: MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2015 mengekang demokrasi. Karena itu, Pergub tersebut harus dicabut.

Pergub Nomor 28 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka mengatur tempat dan waktu unjuk rasa di wilayah Jakarta.

Peneliti PSHK Miko Susanto Ginting mengatakan selama ini aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik. Unjuk rasa masih perlu untuk menyampaikan kritik terkait kebijakan pemerintah.

"Dengan adanya Pergub ini, ruang berdemokrasi dipersempit. Bahkan bisa mengekang kebebasan berpendapat orang lain," kata Miko di kantor LSM KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2015).

Miko juga menyoroti keterlibatan TNI mengamankan unjuk rasa yang diatur dalam Pergub tersebut. Menurut dia, masyarakat bisa menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai sosok otoriter.

 


(TRK)